Rahmat Saleh Soroti Data Kerusakan Pertanian Pascabanjir, Desak Penanganan Terpadu dan Anggaran Prioritas

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan pentingnya akurasi data kerusakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pascabencana sebagai dasar penentuan kebijakan dan  anggaran negara. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (14/1/2026).

Rahmat mengawali dengan apresiasi kepada para menteri yang telah turun langsung ke daerah bencana dan menyalurkan bantuan darurat, khususnya Kementerian Pertanian. Ia menilai kehadiran pemerintah pusat dan realisasi bantuan pangan menjadi penguat psikologis bagi masyarakat terdampak.

Namun demikian, Rahmat menyoroti ketidaksesuaian data kerusakan yang disampaikan pemerintah pusat dengan kondisi riil di lapangan, khususnya di Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa kesalahan data berpotensi menyebabkan kekeliruan dalam perhitungan kebutuhan anggaran pemulihan.

“Tanpa mengurangi kepercayaan kami kepada tim Pak Menteri, saya pastikan data ini salah. Salah data ini berdampak pada salah prediksi anggaran. Untuk Sumatera Barat saja, sektor pertanian bisa hampir Rp2 triliun, sementara data yang disampaikan hanya Rp1,49 triliun untuk tiga provinsi,” tegasnya.

Ia mencontohkan, dalam data resmi disebutkan tidak ada kerusakan bendungan dan irigasi di Sumatera Barat, padahal di lapangan terdapat puluhan jaringan irigasi yang rusak, termasuk irigasi primer dan aliran sungai. Menurutnya, kondisi ini harus segera dikoreksi agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan nyata.

Rahmat menekankan perlunya koordinasi serius antara pemerintah pusat dan daerah agar pendataan kerusakan benar-benar valid dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan anggaran yang tepat sasaran.

Selain persoalan data, Rahmat juga mengusulkan perbaikan tata kelola irigasi pascabencana. Ia menilai pembagian kewenangan antara Kementerian Pertanian dan Balai Wilayah Sungai (BWS) kerap menghambat percepatan pemulihan irigasi skala kecil yang justru sangat dibutuhkan petani.