Purbaya Jelaskan Ucapan Prabowo Soal Dolar

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar AS tidak perlu dipahami secara harfiah. Menurutnya, ucapan tersebut disampaikan dalam konteks komunikasi sederhana untuk menghibur masyarakat di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Purbaya menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Ia menilai Presiden memahami sepenuhnya kondisi ekonomi nasional saat rupiah sempat menembus level Rp17.600 per dolar AS. Karena itu, publik diminta tidak salah menafsirkan ucapan Presiden tersebut.

"Untuk menghibur rakyat aja waktu itu. Saya lihat konteksnya di perdesaan waktu kemarin itu, enggak apa-apa ngomong begitu," kata Purbaya dalam keterangannya dikutip, Senin (18/5/2026).

Menurut Purbaya, isu ekonomi makro seperti imported inflation atau dampak kenaikan harga barang impor memang tidak mudah dijelaskan kepada masyarakat awam, terutama di wilayah pedesaan. Karena itu, pendekatan komunikasi yang ringan dianggap lebih mudah diterima publik dibanding penjelasan teknis ekonomi.

Meski rupiah sempat mengalami tekanan, Purbaya memastikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih dalam keadaan baik. Ia juga membantah anggapan bahwa kondisi APBN berada dalam tekanan serius seperti yang disebut sebagian media ekonomi internasional.

"Fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN. APBN kita yang sebagian majalah ekonomi bilang berantakan. Nggak, kita bagus sekali," ujarnya.

Purbaya menjelaskan strategi pemerintah saat ini tidak hanya bertumpu pada belanja negara, tetapi juga mendorong pergerakan sektor swasta dan konsumsi masyarakat. Menurutnya, kombinasi tersebut berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di tengah ketidakpastian global.

Ia menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,6 persen pada triwulan I 2026. Kontribusi terbesar berasal dari belanja masyarakat sebesar 2,9 persen, disusul investasi 1,7 persen dan belanja pemerintah sebesar 1,3 persen.