Prof. Deding Ishak Apresiasi Amnesti dan Abolisi oleh Presiden Prabowo

VISI.NEWS | JAKARTA — Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. H. Deding Ishak, memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan sejumlah terpidana lainnya, serta abolisi kepada Thomas Lembong. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan presiden menggunakan kewenangannya secara tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan dinamika hukum dan politik nasional.

Prof. Deding yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (PB Al Washliyah) dan mantan anggota Komisi III DPR RI menilai keputusan tersebut mencerminkan sikap responsif dan aspiratif Presiden terhadap pandangan kritis masyarakat sipil. “Presiden mendengarkan dan merespons secara arif. Ini langkah konstitusional yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” ujar Deding, Jumat (1/8/2025).

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahannya berkomitmen menghentikan praktik intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan, melainkan harus berdiri independen demi keadilan dan kepastian hukum.

“Presiden telah menunjukkan ketegasannya. Ini bukan sekadar keputusan hukum, tapi juga preseden penting bagi masa depan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia,” katanya.

Prof. Deding juga menekankan pentingnya menjadikan hukum dan pendidikan sebagai panglima dalam jalannya pemerintahan. Menurutnya, hanya dengan cara itu Indonesia bisa mewujudkan cita-cita menjadi masyarakat adil dan makmur secara nyata, bukan hanya slogan dalam konstitusi.

Ia menyebut selama kurang dari satu tahun menjabat, Presiden Prabowo telah menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, khususnya melalui peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. “Kita lihat ada Sekolah Rakyat untuk kaum dhuafa yang cerdas, dan program makan bergizi untuk siswa dan santri. Ini bukti nyata janji politik yang ditepati,” katanya.