Presiden Prabowo Perintahkan Penyederhanaan Struktur Komisaris BUMN Perbankan

VISI.NEWS | JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar struktur komisaris di BUMN sektor perbankan lebih ringkas dan diisi oleh tenaga profesional. Kebijakan ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (26/3/2025), yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola BUMN dan memperkuat kepercayaan pasar. Ia menegaskan bahwa meskipun struktur komisaris akan dipangkas, perwakilan dari kementerian terkait tetap akan dipertahankan sesuai kebutuhan masing-masing bank. “Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM,” ujarnya. Selain membahas restrukturisasi BUMN, pertemuan tersebut juga menyoroti kondisi nilai tukar rupiah. Airlangga menegaskan bahwa meskipun rupiah mengalami fluktuasi, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, didukung oleh ekspor yang stabil, cadangan devisa yang memadai, serta neraca perdagangan yang positif. Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) juga dinilai berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. “Kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, rancah perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus. Plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak ter-corner ke depan,” ungkapnya. Pemerintah optimistis bahwa reformasi ini dapat memperkuat daya saing sektor perbankan, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. @ffr