Presiden Prabowo Bahas Jalan Daerah hingga Truk ODOL dengan Komisi V DPR

VISI.NEWS | JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Komisi V DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/4/2025). Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis di bidang infrastruktur dan transportasi nasional menjadi fokus pembahasan. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyampaikan kepada Presiden beberapa hal mendesak, termasuk urgensi peningkatan pemeliharaan jalan nasional. "Pertama kami sampaikan hal-hal mendesak. Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan. Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara," ujar Lasarus. Komisi V juga melaporkan bahwa meskipun kondisi jalan nasional telah mencapai tingkat kemantapan lebih dari 90%, kondisi jalan di tingkat kabupaten dan provinsi masih jauh tertinggal. Hanya 40% jalan kabupaten dan 60% jalan provinsi yang dikategorikan mantap. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo dikabarkan segera menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk mempercepat perbaikan jalan-jalan non-nasional yang kondisinya memprihatinkan. Isu lain yang turut diangkat adalah soal keberadaan bendungan yang belum memiliki jaringan irigasi yang memadai. Presiden menilai hal ini harus dituntaskan secepatnya guna mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, Komisi V juga menyoroti pelaksanaan program penyediaan 3 juta unit rumah, termasuk kewajiban pengembang dalam membangun rumah sederhana setiap kali membangun hunian mewah. "Setiap membangun satu rumah mewah, pengembang itu wajib membangun tiga rumah sederhana, demikian juga rumah susun," kata Lasarus. Permasalahan truk over dimension over load (ODOL) juga dibahas. Lasarus menyebut Presiden meminta agar aturan dan pengawasan terhadap ODOL segera dirapikan. "Presiden sudah perintahkan ODOL ini untuk dirapikan, kami sampaikan tadi beberapa kendala. Presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal ODOL ini. Kenapa? karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang ada," ujarnya. Sementara itu, isu-isu besar seperti proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menjadi topik pertemuan. Lasarus menjelaskan bahwa Otorita IKN tidak lagi menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI. @ffr