Prabowo Tegaskan Akan Singkirkan Pejabat yang Tidak Bekerja untuk Rakyat

VISI.NEWS | JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ia tidak segan untuk menyingkirkan pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Hal ini didukung penuh oleh Partai Gerindra, yang menyatakan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo sebagai presiden. "Pertama soal reshuffle itu adalah hak sepenuhnya dari presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya. Kapan beliau akan mengangkat dan kapan beliau akan mencopot seseorang menjadi pembantu atau menteri di dalam Kabinet Merah Putih," ujar Muzani, Kamis (6/2/2025). Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa penilaian terhadap kinerja pejabat adalah hak penuh presiden. "Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden RI untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini," kata Muzani. "Karena beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi kapan, kami terus terang belum tau. Siapa, apalagi, saya lebih nggak tahu," imbuhnya. Ia menambahkan bahwa Gerindra mendukung keputusan apapun yang diambil Prabowo untuk memastikan efektivitas pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dijanjikan dalam kampanye. Muzani juga menekankan pentingnya kerja keras dari semua pejabat yang duduk di Kabinet Merah Putih, khususnya yang berasal dari Gerindra, untuk membantu presiden mencapai visi dan misinya. "Teman-teman yang duduk dalam pemerintahan di kabinet ini yang dari Gerindra, kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, dengan kerelaan untuk membantu Presiden RI untuk mencapai Asta Cita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau. Sehingga saya minta untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh membantu presiden," ujar Muzani. Sebelumnya, dalam sebuah acara, Prabowo memberikan peringatan tegas kepada jajaran kabinetnya terkait komitmen mereka dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ia menyatakan akan menindak tegas pejabat yang tidak mematuhi aturan dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. "Seratus hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak," ujar Prabowo saat memberikan sambutan di acara puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). "Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo. "Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha...," ujar Prabowo sambil tertawa. @ffr