Prabowo: Investasi Butuh Hukum Tegas

VISI.NEWS | DAVOS - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum merupakan prasyarat utama terciptanya iklim investasi yang sehat. Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.

Menurut Prabowo, tidak ada investor yang bersedia menanamkan modal di negara yang mengabaikan supremasi hukum. Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang adil menjadi fondasi utama bagi kepercayaan dunia usaha.

“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” kata Prabowo di hadapan para pemimpin global dan pelaku ekonomi dunia.

Presiden menegaskan komitmennya untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan berada di atas segala kepentingan. Sejak awal masa pemerintahannya pada 2025, Prabowo menyatakan pemerintah secara terbuka dan tegas menghadapi persoalan korupsi yang telah lama menggerogoti perekonomian nasional.

“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan,” ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa sumpah jabatan yang diembannya mewajibkan dirinya menegakkan konstitusi dan supremasi hukum.

Prabowo mengungkapkan, pada tahun pertama pemerintahannya, ditemukan berbagai penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Praktik ilegal, menurut dia, juga terjadi di hampir seluruh sektor ekonomi.

Pemerintah, kata Prabowo, telah menyita sekitar empat juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Ia menyebut praktik tersebut bukan sebagai pasar bebas, melainkan “ekonomi keserakahan” yang merugikan negara dan rakyat.

Meski bekerja secara senyap, Presiden menyebut hasil penegakan hukum mulai terlihat. Salah satunya adalah turunnya tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.