PP Muhammadiyah Siap Kelola Tambang Pemerintah: Janji Akuntabilitas dan Keberlanjutan Lingkungan

"Semoga dengan upaya profesionalitas dan pembentukan tim khusus yang dipimpin Prof. Muhadjir, penerimaan Muhammadiyah ini dapat digunakan sebagai role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," tutup Anggota DPR RI dapil Jawa Barat III ini.

PP Muhammadiyah sebelumnya telah membahas penawaran izin mengelola tambang dari pemerintah dalam rapat pleno pada 13 Juli 2024. Setelah melalui berbagai analisis dan kajian, termasuk kritik dan pandangan dari para ahli serta anggota PP Muhammadiyah, mereka akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut.

"Tawaran izin mengelola tambang dari pemerintah disampaikan melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Setelah melakukan pengkajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai masukan, rapat pleno pada 13 Juli 2024 memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan tertentu," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, dalam jumpa pers pada Minggu (28/7/2024).

@shintadewip