Politik India dalam Pusaran "Cuan" Besar

Pembeli obligasi ini memperoleh keuntungan tak terduga dengan menerima bantuan dari pemerintah Union di Pusat serta pihak-pihak yang menjalankan pemerintahan negara bagian. Beberapa perusahaan telah menyumbangkan uang kepada partai politik yang jumlahnya melebihi keuntungan gabungan mereka selama periode pembelian obligasi pemilu. Ini mungkin menunjukkan bahwa mereka menghadapi beberapa entitas tersembunyi.

Ada juga dugaan perusahaan cangkang menyumbangkan obligasi pemilu. News Minute menemukan bahwa banyak perusahaan digerebek oleh Direktorat Penegakan Pusat (yang menyelidiki pencucian uang) dan Departemen Pajak Pendapatan sebelum mereka membeli obligasi pemilu. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme koersif dalam menarik sumbangan oleh pihak yang berkuasa.

Tidak mengherankan, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa telah menyudutkan obligasi pemilu dalam jumlah yang tidak proporsional, sehingga menempatkan mereka pada posisi terdepan secara finansial dalam pemilu tahun 2024.

Yang mengejutkan, tidak ada satu pun perusahaan yang diyakini memiliki hubungan dekat dengan partai politik tertentu yang terbukti membeli obligasi pemilu sama sekali.

Mahkamah Agung membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan putusan namun menyatakan ikatan pemilu ilegal dan inkonstitusional. Hal ini memaksa Bank Negara India (satu-satunya penjual obligasi yang ditunjuk) untuk mengungkapkan rincian pembeli dan penebusnya.

Meski demikian, pengadilan mengizinkan pihak penerima untuk menyimpan dan menggunakan sumbangan tersebut.

Hubungan antara bisnis dan politik bukanlah hal baru. Di tingkat nasional, selalu ada hubungan quid pro quo antara elite politik dan elite bisnis. Elit bisnis mendanai partai politik dan pemilu sebagai imbalan atas kebijakan yang menguntungkan industri mereka.

Ada tiga peristiwa yang membentuk hubungan ini: liberalisasi perekonomian India pada tahun 1980an dan 1990an, serangan teror 9/11 di New York, dan kebangkitan media sosial.