Polemik Penahanan Ijazah, Rizal Ingatkan Lagi Tri Pusat Pendidikan

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG – Polemik terkait penahanan ijazah di sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Bandung terus bergulir. Menanggapi hal tersebut, Rizal Alamsyah, Sekretaris Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) Kabupaten Bandung yang juga pengurus FKKS Jawa Barat, mengingatkan pentingnya peran tri pusat pendidikan untuk memastikan pendidikan berjalan optimal. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas hanya bisa terwujud jika ada sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

“Pendidikan tidak bisa berjalan hanya mengandalkan guru dan kepala sekolah saja. Peran orang tua melalui komite sekolah sangat krusial. Jika salah satu tidak berfungsi, bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan baik?” ujar Rizal, Senin (3/2/2025).

Rizal menegaskan bahwa sumber keuangan sekolah berasal dari tiga pilar utama, yaitu APBN, APBD, dan Komite Sekolah. Ketiganya merupakan kekuatan yang saling mendukung dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya di sekolah swasta. “Banyak suara yang muncul terkait edaran percepatan pembebasan ijazah. Ini menjadi nilai penting yang harus kita jawab bersama, karena menyangkut keberlangsungan sekolah swasta,” jelasnya.

Ia juga menyoroti peran yayasan sebagai pengelola sekolah swasta. Menurutnya, yayasan sudah optimal dalam mendukung kepala sekolah untuk menyuarakan aspirasi pendidikan. “Sekolah swasta ini sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. BMPS hadir untuk menerima semua aspirasi dari yayasan besar, menengah, hingga kecil,” tutur Rizal.

Terkait permintaan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, dan surat edaran Plh Kadisdik Jabar, Dr. Deden Saepul Hidayat, mengenai percepatan pembebasan ijazah, Rizal menyebutkan bahwa implementasinya di sekolah swasta sudah berjalan meski belum sepenuhnya efektif. “Alhamdulillah, di sekolah swasta prosesnya sudah berjalan, meskipun tidak semua tunggakan orang tua siswa terbayarkan,” katanya.

Dari data FKKS Kabupaten Bandung, tunggakan biaya pendidikan orang tua siswa SMK mencapai lebih dari Rp 110 miliar. “Itu baru data SMK. Belum lagi SMA. Tunggakannya cukup besar, dan ini menjadi tantangan bagi sekolah swasta untuk terus memberikan layanan pendidikan terbaik,” tambah Rizal.