Polemik Dana MBG: PDIP Buka Data APBN, Pemerintah dan Golkar Tegaskan Tak Ada Pengurangan Anggaran Pendidikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Polemik soal sumber anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) memanas setelah PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap bahwa dana program tersebut tercantum dalam porsi anggaran pendidikan di APBN 2026. Perdebatan pun melebar, bukan hanya soal angka, tetapi juga soal konsistensi politik dan transparansi kebijakan.

Dalam APBN Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati DPR pada Agustus tahun lalu, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp 769 triliun atau 20 persen dari total belanja negara sebagai mandatory spending. Dari jumlah tersebut, Rp 223,5 triliun dialokasikan untuk program MBG.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyebut data tersebut bukan asumsi, melainkan tercantum jelas dalam dokumen resmi negara.

“Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan,” ujarnya dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Ia menegaskan, dalam lampiran APBN yang berbentuk peraturan presiden, alokasi untuk MBG memang diambil dari pos pendidikan.

“Di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” katanya.

Senada dengan Esti, anggota Komisi X Fraksi PDIP Adian Napitupulu merujuk pada Pasal 22 UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan di dalam aturan tersebut sudah termasuk program makan bergizi di lembaga pendidikan.

“Penjelasan ini kemudian dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2024 tentang rincian APBN tahun 2025, dan di situ disebutkan untuk Badan Gizi Nasional Rp 223.558.960.490. Jadi Rp 223 triliun,” jelasnya.