Polemik Awardee LPDP, Karmila Sari Dorong Penguatan Nasionalisme dan Evaluasi Kuota

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari, menyoroti fenomena terkini terkait penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang menuai polemik di ruang publik. Ia mengaku prihatin atas pernyataan salah satu awardee LPDP yang secara terbuka menyampaikan kebanggaan karena anaknya telah diakui sebagai warga negara asing (WNA).

Menurut Karmila, pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan oleh warga negara Indonesia (WNI), terlebih oleh penerima beasiswa yang dibiayai negara.

“Seorang awardee LPDP itu biaya pendidikannya diberikan oleh negara. Jadi pernyataan seperti itu jelas tidak layak, apalagi disampaikan di ruang publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Karmila menilai pembenahan tata kelola beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan perlu dimulai dari proses seleksi. Ia mengusulkan adanya penguatan nilai-nilai nasionalisme bagi calon penerima beasiswa.

“Calon awardee harus diberikan penguatan nilai-nilai nasionalisme. LPDP jangan hanya menekankan nilai akademik, tetapi juga mempertimbangkan prestasi non akademik dan rekam jejak kontribusi kebangsaan,” katanya.

Ia berpandangan bahwa beasiswa negara semestinya melahirkan sumber daya manusia unggul yang tetap memiliki komitmen kuat terhadap Indonesia, meskipun menempuh pendidikan atau berkarier di luar negeri.

Terkait kuota beasiswa, Karmila menyebut tidak perlu dilakukan reset total. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan beasiswa diberikan secara tepat sasaran dan berkeadilan.

“Yang diperlukan itu memastikan distribusi atau kuota berkeadilan, tepat sasaran, serta ada mekanisme reward and punishment yang jelas sesuai ketentuan,” tegasnya.