PLN dan Pemkot Bandung Kejar Tunggakan 100 Ribu Pelanggan Pascabayar

VISI.NEWS | BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bekerja sama dengan PT PLN (Persero) UP3 Bandung mengajak masyarakat untuk membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Imbauan ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL) serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kota Bandung. Manager PLN UP3 Bandung, Leandra Agung Tri Radi Putra, mengungkapkan bahwa dari sekitar 900 ribu pelanggan listrik di Bandung, masih terdapat 100 ribu pelanggan pascabayar yang belum tertib membayar. Sementara itu, sebanyak 60 persen pelanggan menggunakan sistem prabayar/token yang secara otomatis memotong pajak saat pembelian. “Token tidak masalah, langsung terpotong pajaknya. Yang perlu kita kejar adalah pelanggan pascabayar,” kata Leandra dalam audiensi bersama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Pendopo Kota Bandung. Leandra juga meminta dukungan data dari Pemkot Bandung untuk menargetkan sosialisasi pembayaran secara tepat, mulai dari pelanggan kecil hingga pelanggan besar seperti industri dan perhotelan. Ia menambahkan, PLN juga membutuhkan informasi pengembangan kawasan baru untuk perencanaan kapasitas jaringan listrik yang lebih akurat. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendukung langkah kolaboratif ini. Menurutnya, perlu ada narasi edukatif yang menjawab kebutuhan warga, seperti manfaat apa yang mereka terima jika membayar listrik tepat waktu. “Kita perlu kampanye publik yang menjawab, ‘Saya sebagai warga dapat apa kalau bayar listrik sebelum tanggal 20?’ Misalnya, tidak ada gangguan layanan, atau benefit lainnya,” ujarnya. Selain urusan pembayaran, Pemkot Bandung juga menyoroti pentingnya penurunan kabel udara menjadi kabel bawah tanah, khususnya di kawasan Dago dan Riau. Farhan menyatakan siap mendukung percepatan program tersebut. “Kabel tanah alhamdulillah lancar, silakan PLN turunkan kabel di Riau dan Dago. Kita tidak ingin ada lagi kabel udara yang memicu keluhan warga,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bandung, Bariati Ratna Aju, menambahkan bahwa meskipun kerja sama terkait PBJT-TL sudah berlangsung lama, perpanjangan kerja sama tahun ini masih tertunda akibat belum ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) pajak yang baru. Meski begitu, ia memastikan bahwa klausul sosialisasi pembayaran akan dimasukkan kembali dalam perjanjian mendatang. @ffr