Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Dipertanyakan, Istana Tegaskan Tak Ada Rekayasa

VISI.NEWS | JAKARTA - Pemerintah membantah tudingan manipulasi data terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang tercatat sebesar 5,12 persen. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa data yang dirilis pemerintah bersifat transparan dan sesuai kondisi nyata. "Pemerintah itu jujur-jujur saja lho mengeluarkan data. Kalau turun, dibilang turun, kalau naik, dibilang naik," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/8/2025), seraya mencontohkan penurunan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen dari 5,02 persen di kuartal sebelumnya. Namun, klaim pemerintah tersebut menuai keraguan dari kalangan ekonom. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai data pertumbuhan yang disampaikan BPS tidak mencerminkan kondisi riil, terutama di sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga. Ia menyebut kontraksi PMI manufaktur dan meningkatnya PHK di sektor padat karya sebagai bukti ketidaksesuaian data. Senada, ekonom Indef Andry Satrio Nugroho mempertanyakan logika pertumbuhan sektor perdagangan yang tumbuh 5,37 persen, padahal konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,97 persen. Ia juga menyoroti fenomena "rojali" (rombongan jarang beli) yang dialami pelaku ritel. Lebih lanjut, pertumbuhan sektor akomodasi dan makanan-minuman sebesar 8,04 persen juga dinilai anomali di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah yang seharusnya menekan belanja dinas. Ekonom senior Indef, Fadhil Hasan, turut meragukan angka pertumbuhan sektor manufaktur yang mencapai 5,68 persen, sementara indikator PMI menunjukkan kontraksi. Ia menekankan perlunya penjelasan metodologis dari pemerintah terkait perbedaan signifikan angka BPS dengan prediksi sejumlah lembaga seperti Bank Indonesia (4,7–5,1 persen), Kemenkeu (4,7–4,9 persen), serta konsensus ekonom (sekitar 4,8 persen). @ffr