Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Bisa Membuat Hak Angket Pemilu 2024 Layu Sebelum Terealisasi

Pertemuan tersebut juga dianggap sebagai upaya Jokowi untuk meredam hak angket bansos yang juga menjadi isu hangat di DPR. Aktivis 98, Boni Hargens, menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh mengindikasikan agar Partai Nasdem bisa meredam hak angket yang bakal diajukan partai-partai lain³.

"Jadi, pertemuan itu sebenarnya untuk meredam hak angket bansos di DPR. Karena, kalau hak angket bansos itu jalan, maka akan berdampak pada elektabilitas Jokowi," kata Boni³.

Boni juga menilai pertemuan tersebut sebagai bagian dari jurus Jokowi untuk menangkis wacana hak angket dugaan kecurangan Pilpres. Selain bertemu dengan Surya Paloh, Jokowi juga berhasil menggaet Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan⁴.

"Jokowi memang pintar bermain politik. Dia tahu bagaimana cara mengamankan posisinya dari ancaman hak angket. Dia juga tahu bagaimana cara memecah belah koalisi oposisi yang ingin menggulirkan hak angket," ujar Boni³.

Namun, langkah Jokowi tersebut mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang merupakan rivalnya di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan bahwa sikap koalisi mereka tidak berubah meski ada pertemuan Jokowi-Surya Paloh⁵.

"Koalisi kami tetap solid dan kompak. Kami tetap berkomitmen untuk mengawal proses demokrasi di negeri ini. Kami tetap mendukung hak angket sebagai instrumen konstitusional untuk mengungkap kebenaran," tegas Jazilul⁵.

Jazilul juga menegaskan bahwa hak angket bukanlah bentuk dari kekecewaan atau dendam politik, melainkan sebagai upaya untuk menjaga integritas pemilu. Ia menilai bahwa ada banyak indikasi kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024, mulai dari peretasan data pemilih, manipulasi suara, hingga intimidasi saksi.

"Kami tidak mau diam saja melihat kecurangan ini. Kami ingin ada transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara pemilu. Kami ingin ada keadilan bagi rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya," pungkas Jazilul.