Persyaratan Ketat Uni Eropa untuk Ekspor Produk Indonesia

VISI.NEWS | JAKARTA - Uni Eropa memberlakukan berbagai regulasi yang ketat terkait ekspor, termasuk untuk produk-produk dari Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ingin mengekspor barang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat. Contohnya, eksportir diwajibkan memiliki sertifikat keselamatan pangan yang dikenal sebagai Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) minimal Grade A serta Surat Pernyataan Pemanfaatan Nomor Registrasi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus mendapatkan izin ekspor dari Uni Eropa (Approval Procedure), serta telah menerapkan National Residue Monitoring Plan (NRMP) dan Anti Microbial Resistance (AMR). "Kita sudah berkomunikasi dengan Directorate-General for Health Kit and Food Safety (DG Sante) membahas mengenai bahwa kita sudah ada penjaminan mutu dan keamanan, kita sudah berstandar nasional dan tanggapan dari mereka kalau mereka menyambut positif dan akan menjelaskan audit maupun rekomendasi mereka ke kita," kata Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini di Gedung Mina Bahari 4, Kamis (24/10/2024). Namun, seiring waktu, banyak perusahaan Indonesia yang terpaksa keluar dari pasar ekspor ini karena tidak mampu memenuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa. "Sebelum 2017, dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah perusahaan berada di kisaran 176 hingga 200. Namun, pada 2017 jumlahnya menurun menjadi 176 karena banyak yang tidak memenuhi standar kepatuhan (compliance)," lanjutnya. Saat ini, terdapat 33 perusahaan yang sedang menunggu izin untuk memasuki pasar Uni Eropa. Dalam upaya ini, pemerintah melalui BPPMHKP berupaya memberikan panduan, termasuk sertifikasi terkait teknik pembenihan ikan yang baik (CPIB). "Ada standar-standar yang harus punya. Itu adalah tantangan yang besar, yang harus kita hasilkan dari hulu. Budi daya juga sama, bagaimana cara budi daya ikan yang baik mulai dari pembenihan baik, cara memberi makanan yang baik, obatnya juga yang baik. Itu yang harus kita berikan penjaminan. Oleh sebab itu, benar-benar Badan Mutu ini hadir untuk bisa melaksanakan itu, mulai dari hulu sampai di hilir," tutupnya. @ffr