Pernyataan Sikap Gerakan Mahasiswa 77-78 Mengenai Pemilu 2024

VISI.NEWS | JAKARTA - Gerakan Mahasiswa (Gema 77-78), yang telah lama berjuang untuk demokrasi dan hak asasi manusia, menegaskan sikapnya terkait kondisi politik terkini di Indonesia. Berikut isi pernyataan yang diterima VISI.NEWS dari Gema 77-78 Dwi Subawanto, Selasa (30/2/2024).

1. Pelanggaran Etika Berat dalam Keputusan MK No.90/2023: Gerakan Mahasiswa 77-78 menyayangkan adanya pelanggaran etika berat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi No.90/2023 yang diduga direkayasa untuk meloloskan Gibran sebagai Cawapres, melibatkan Anwar Usman, adik ipar Presiden Jokowi. Pemecatan Anwar Usman sebagai Ketua MK menjadi langkah yang tepat dalam menghadapi nepotisme.

2. Keterlibatan Prabowo Subianto: Gerakan ini mengecam keterlibatan Prabowo Subianto yang masih menerima Gibran sebagai cawapres, mengabaikan pelanggaran etika berat. Perlu evaluasi sistem pencalonan Capres dan Cawapres serta demokrasi prosedural untuk mencegah pelaku kejahatan HAM mencalonkan diri.

3. Tindakan Nepotisme dan Pelanggaran Hukum: Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, Gibran, dan Iriana diduga terlibat dalam tindak pidana nepotisme berat, melanggar UU No.28 Tahun 1999. Gerakan Mahasiswa 77-78 mendukung laporan kasus ini ke PTUN dan Bareskrim Polri.

4. Bahaya Campur Tangan Presiden: Gerakan ini menyoroti bahaya campur tangan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres, terutama keberpihakan terhadap putranya Gibran. Mereka menilai hal ini dapat membahayakan legitimasi pemilu dan menimbulkan kekacauan di masa depan.

5. Evaluasi Sistem Pencalonan: Gerakan Mahasiswa 77-78 mendorong evaluasi sistem pencalonan Capres dan Cawapres, termasuk penelitian khusus terhadap berbagai pelanggaran hukum dan etika. Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak cukup, harus didukung dengan bukti kelulusan asli.

6. Pertanggungjawaban dan Keselamatan Bangsa: Gerakan ini merasa berkewajiban untuk menyelamatkan bangsa dan negara, mengingatkan pada bahaya keberlanjutan kekuasaan rejim Joko Widodo melalui rekayasa konstitusi dan pelanggaran etika bernegara.