Perlu Sinergisitas KPI, KPU serta Bawaslu dalam Pengawasan Isi Siaran Pemilu 2024

VISI.NEWS | BANDUNG - Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Bandung, Provinsi Jawa Barat guna untuk mengetahui persiapan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Daerah (KPID) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat dalam pengawasan isi siaran Pemilu 2024. Dalam kunjungan ini, Komisi I mendapatkan beberbagai macam masukan terkait pengawasan isi siaran pemilu dan kolaborasinya, kendala-kendala yang dihadapi KPI dan KPID.

“Yang kita lakukan pada hari ini, kita tadi sudah mendapatkan masukan masukannya objektif yang terkait dengan kendala yang ada di lapangan seperti apa? Kemudian keluhannya tentu saja, aspirasinya dan ini menjadi bahan untuk kita bawa nanti ke rapat RDP di Komisi I,” tutur Nurul Arifin selaku Ketua Tim Kunker kepada Parlementaria seusai acara di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Terkait dengan persiapan menghadapi Pemilu 2024, KPI dan KPID menyatakan telah siap dan masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) serta proses seleksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun masukan daripada KPI Pusat dan KPID untuk keterlibatan dalam menyusun PKPU terutama terkait dengan pengawasan isi siaran pemilu serta melakukan tindakan terhadap pelanggaran isi siaran pemilu. KPI Pusat juga meminta pembentukan gugus tugas yang berisi Bawaslu, KPU Daerah dan KPID.

“KPI harus berkoordinasi dengan KPU supaya tidak dipinggirkan, tapi menjadi satu bagian yang bersinergi, antara KPU, Bawaslu, KPI untuk melakukan pengawasan. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran bisa mendapatkan sumber dari tidak cuma Bawaslu saja dan kemudia KPI tidak hanya memberikan laporan ke Bawaslu tapi juga bisa ada melakukan tindakan,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Selain itu, KPID Jawa Barat juga mengungkap kendala dan tantangan dalam melakukan pengawasan salah satunya yakni keterbatasan anggaran pengawasan. Selama ini KPID Jabar didukung oleh dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2021 KPID Jabar mendapat sebesar Rp5,3 miliar kemudian tahun 2022 dan tahun 2023 ini mendapatkan Rp4,8 miliar. Untuk itu KPID Jabar mengusulkan untuk dapat didanai oleh APBN karena keterbatasan APBD Provinsi.