Pengamat Sebut Usulan Pindah Gerbong Perempuan 'Ngaco', Soroti Masalah Utama KAI

VISI.NEWS | JAKARTA - Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) seharusnya lebih memprioritaskan aspek keselamatan penumpang alih-alih memperdebatkan posisi gerbong khusus perempuan dalam rangkaian kereta.

Menurut Azas, perdebatan mengenai penempatan gerbong perempuan di bagian depan, tengah, atau belakang rangkaian tidak memiliki keterkaitan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api.

"Bukan masalah posisi gerbong, tapi adalah persoalannya layanannya, manajemennya itu yang harus diperbaiki," ujar Azas dalam keterangannya dikutip, Rabu (29/4/2026).

Ia juga menilai usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, yang menyarankan pemindahan gerbong perempuan ke bagian tengah rangkaian, tidak relevan dengan aspek keselamatan.

"Itu ngaco ya, menurut saya, dan enggak perlu ditanggapi. Itu tidak perlu menjadi pertimbangan mengenai gerbong wanita dipindah ke tengah,” kata dia.

Azas menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan perkeretaapian harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perkeretaapian nasional harus mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

“Yang terpenting adalah layanan kereta itu sesuai dengan undang-undang," ujar Azas.

Karena itu, penempatan gerbong khusus perempuan yang selama ini diterapkan pada KRL dinilai hanya bersifat teknis, yakni untuk memudahkan pengawasan dan akses penumpang, bukan berdasarkan aturan yang mengikat.

"Enggak ada ketentuannya dalam Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 ya. Itu lebih pada persoalan teknis supaya mudah saja dan penumpang perempuan dapat mengakses gerbong khusus untuk perempuan," jelasnya.

Lebih lanjut, Azas menilai kecelakaan kereta yang terjadi pada Senin (27/4/2026) justru menunjukkan adanya persoalan dalam manajemen dan sistem keselamatan perkeretaapian.

“Persoalannya adalah layanan perkeretaapian sekarang ini belum sesuai mandat undang-undang. Ini yang harus diperbaiki,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian, termasuk melalui audit serta perbaikan manajemen operator.

"Pemerintah harus tanggung jawab atas kejadian ini. Apa tanggung jawabnya? Lakukan audit, ya ganti manajemen PT Kereta Api Indonesia oleh figur-figur yang profesional dan berintegritas," ucap dia.

Usulan pemindahan gerbong perempuan

Sebelumnya, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengusulkan pemindahan posisi gerbong khusus perempuan pada KRL Commuter Line ke bagian tengah rangkaian.

Pernyataan itu disampaikan dengan mempertimbangkan insiden tabrakan kereta di Bekasi Timur, di mana mayoritas korban merupakan perempuan.

Menurut Arifah, posisi ujung depan dan belakang rangkaian kereta lebih berisiko saat terjadi kecelakaan.

Karena itu, ia mengusulkan agar bagian tersebut diisi penumpang umum atau laki-laki untuk meminimalkan fatalitas pada kelompok rentan.

"Jadi yang laki-laki di ujung. Yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah," kata Arifah Fauzi.

Kronologi singkat kecelakaan

Diketahui, tabrakan terjadi antara KRL jurusan Cikarang nomor PLB 5568A dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 20.52 WIB, Senin malam. Peristiwa itu terjadi di emplasemen Stasiun Bekasi Timur KM 28+920.

Akibat kejadian tersebut, sebanyak 14 penumpang KRL tewas hingga pukul 08.45 WIB, berdasarkan data terbaru yang disampaikan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, Senin (28/4/2026).

Para korban dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

Sementara itu, sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan selamat. @desi