Pemkot Bandung Siapkan Strategi Hadapi Lonjakan Harga dan Mobilitas Jelang Nataru

VISI.NEWS | BANDUNG - Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai bersiap menghadapi potensi lonjakan harga dan mobilitas warga yang meningkat. Persiapan ini diwujudkan melalui High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bertema “Evaluasi Stabilitas Inflasi dan Indikator Makro Ekonomi Triwulan III 2025” yang digelar di Hotel Mercure Bandung City Centre, Rabu (12/11/2025).

Forum ini mempertemukan berbagai unsur strategis, mulai dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi dari Unpad dan Unpas, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya untuk memastikan strategi ekonomi Bandung tetap selaras antara data, kebijakan, dan realita lapangan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan semata soal angka, tetapi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. “Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah daerah adalah menyelaraskan strategi pembangunan dengan RPJMD dan kebijakan pusat. Semua keputusan harus berbasis data,” ujar Farhan.

Dengan gaya khasnya yang santai namun tajam, Farhan sempat melontarkan humor tentang masa kuliahnya di jurusan Ekonomi Pembangunan. “Saya dulu suka banget mata kuliah ekonomi makro sampai diulang tiga kali. Mungkin antara bodoh jeung hobi, beda tipis,” ucapnya disambut tawa peserta. Namun, ia menegaskan pesan penting di balik candaan itu: kebijakan ekonomi harus berbasis ilmu, bukan intuisi.

“Jangan sampai kebijakan kota hanya berdasarkan feeling wali kota. Harus ada patokan yang kuantitatif, jelas, dan terukur,” tegasnya. Farhan juga menekankan pentingnya data BPS sebagai acuan resmi. “Angka dari BPS itu punya kekuatan hukum. Kalau salah bisa kena pidana, jadi data BPS harus dijadikan pegangan bersama,” katanya.

Menurut Farhan, tingkat inflasi Kota Bandung pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,53% (year-on-year), lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (2,63%) dan nasional (2,86%). Kondisi ini menunjukkan stabilitas harga masih terjaga. Namun, ia mengingatkan potensi gejolak harga menjelang Nataru karena tingginya mobilitas wisatawan.

“Bandung ini kota wisata. Mobilitas tinggi menjelang Nataru bisa jadi peluang ekonomi, tapi juga ancaman inflasi kalau tidak diatur. Kita harus pastikan semua nyaman — yang berlibur, yang berjualan, maupun yang merayakan,” kata Farhan.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemkot Bandung menyiapkan empat strategi utama. Pertama, menjamin ketersediaan pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta memperkuat program Buruan SAE. “Buruan SAE jangan dianggap cuma kebun kecil warga. Itu menenangkan psikologi publik. Kalau cabe mahal, ya alhamdulillah masih ada kentang,” selorohnya.

Kedua, memperbaiki rantai pasok dan pengelolaan pasar. Farhan menyoroti bahwa masalah distribusi dan kebersihan pasar bisa berdampak langsung pada logistik pangan. “Kalau pasar ditutup karena pelanggaran lingkungan, rantai pasokan bisa lumpuh,” ujarnya. Ketiga, menggelar gerakan pasar murah untuk menenangkan masyarakat, dan keempat, memperkuat komunikasi publik agar warga tetap tenang menghadapi fluktuasi harga.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Dudi Prayudi, melaporkan bahwa Bandung termasuk kota konsumtif dengan ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan luar daerah. “Ketergantungan ini membuat kita rentan terhadap fluktuasi harga, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Dengan sinergi antarlembaga dan strategi yang terukur, Pemkot Bandung optimistis mampu menjaga inflasi tetap stabil, memastikan pasokan aman, serta menciptakan akhir tahun yang tenang dan sejahtera bagi masyarakat.

@uli