Pemkot Bandung Gelar High Level Meeting Percepatan Digitalisasi Daerah

VISI.NEWS | BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Savoy Homann, Kamis (27/11/2025). Pertemuan ini menjadi forum koordinasi penting antar perangkat daerah dalam memperkuat elektronifikasi dan penggunaan transaksi digital di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan perangkat daerah yang berperan dalam mempercepat implementasi digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja digitalisasi Kota Bandung melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). “High Level Meeting ini memang dipersyaratkan dan sangat dibutuhkan. Ini menjadi ruang untuk memastikan kebijakan pusat yang menjadi indikator penilaian dapat kita terapkan dengan baik di Kota Bandung,” ujarnya.

Iskandar juga mengungkapkan bahwa dalam evaluasi terbaru, transaksi digital Pemkot Bandung mengalami peningkatan signifikan. “Tahun lalu transaksi digital kita masih ratusan juta rupiah. Sekarang sudah mencapai Rp7 miliar. Ini menunjukkan komitmen kuat kita untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang cashless dan transparan,” jelasnya. Pencapaian ini menjadi salah satu indikator penting keberhasilan Kota Bandung dalam implementasi sistem pembayaran digital yang lebih efisien dan efektif.

Dalam kesempatan itu, Iskandar menekankan pentingnya penggunaan instrumen digital, seperti kartu kredit pemerintah, untuk meningkatkan akurasi dan pengawasan dalam transaksi pemerintahan. “Transaksi dengan kartu kredit itu tercatat jelas, sehingga lebih mudah diawasi. Ini jauh lebih efektif dibandingkan transaksi tunai atau transfer biasa,” tuturnya. Dengan digitalisasi yang semakin masif, Pemkot Bandung berharap dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta meminimalkan potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran.