Pemkab Sukabumi Dorong Percepatan Groundcheck Reaktivasi Kepersertaan PBI JK

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta perwakilan pendamping PKH dan Puskesos dari 47 kecamatan.

Dalam rapat itu, Kepala Dinas Sosial Bambang Widyantoro menjelaskan dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan secara nasional, 10,7 juta di antaranya mengalami naik desil atau peningkatan status kesejahteraan berdasarkan data periodik Kemensos dan BPS.

Namun, di lapangan ditemukan warga yang masih membutuhkan justru tereliminasi dari sistem.

Kepala BPS Kabupaten Sukabumi, Muhammad Solihin, menambahkan bahwa groundcheck tahap kedua ini bertujuan memvalidasi kondisi rill ekonomi warga menggunakan 39 kriteria dari BPS.

"Kami menggunakan teknologi geotagging foto rumah dan titik koordinat untuk memastikan objektivitas. Kami ingin meminimalisir inclusion error (orang mampu yang menerima bantuan) dan exclusion error (orang miskin yang tidak tercover)," jelas Solihin.

Hingga pertengahan April 2026, progres groundcheck Kabupaten Sukabumi baru mencapai angka 7 persen. Meskipun menduduki peringkat kedua tertinggi di Jawa Barat secara volume data, angka ini masih jauh dari target 100 persen di akhir bulan.

Dalam kesempatan itu, pihak BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi juga memberikan opsi bagi warga yang membutuhkan layanan darurat saat status PBI JK nonaktif, yaitu dengan mendaftar sebagai peserta mandiri atau melalui jalur PBPU Pemda dengan ketentuan yang berlaku. @andri