Pemkab Jember Prioritaskan Warga Sekitar Hutan Lewat Perhutanan Sosial

VISI.NEWS – Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat komitmen menjadikan program perhutanan sosial sebagai salah satu strategi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, perkebunan, hingga wilayah pesisir.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Master Plan Integrated Area Development (IAD) Kabupaten Jember Tahun 2026–2030 bersama Kementerian Kehutanan yang berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (9/7/2026).

Bupati Jember, Gus Fawait, mengatakan bahwa program perhutanan sosial tidak hanya berorientasi pada pelestarian kawasan hutan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh akses legal dalam mengelola kawasan hutan sebagai sumber penghidupan.

"Masih banyak masyarakat, khususnya buruh tani dan warga di sekitar kawasan hutan, yang memiliki keterbatasan akses terhadap lahan produktif. Melalui perhutanan sosial, kami ingin membuka peluang ekonomi baru sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa mengabaikan kelestarian hutan," ujar Gus Fawait.

Ia menjelaskan, keberhasilan program tersebut memerlukan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember akan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam melakukan pendataan, verifikasi, serta pendampingan kepada calon penerima manfaat.

Menurutnya, proses tersebut penting agar program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menyampaikan bahwa Master Plan IAD merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan pembangunan kawasan berbasis perhutanan sosial melalui sinergi berbagai pihak.

Ia menjelaskan, selain memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat, program ini juga diarahkan untuk membangun klaster komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan kelompok perhutanan sosial secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kehutanan juga meluncurkan program Blended Finance Model (BFM) yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi kelompok pemegang Surat Keputusan Perhutanan Sosial. Kabupaten Jember dipilih sebagai salah satu daerah percontohan implementasi skema tersebut.

Melalui Master Plan IAD 2026–2030, Pemerintah Kabupaten Jember juga akan mengembangkan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, durian, dan alpukat dengan pendekatan kawasan dan hilirisasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan secara berkelanjutan.