Pemkab Bandung Gelar Rakor Optimalisasi Jaminan Kesehatan Pascapenonaktifan DTSEN

"Data pengajuan reaktivasi dari Dinkes 4.944 jiwa. Kuota BPJS APBD yang direncanakan teranggarkan Juni sebanyak 437.306 jiwa dan telah realisasi sampai Juni 2025 sebanyak 409.013 jiwa. Masih tersedia 28 ribu yang masih tersisa dari BPJS APBD," tuturnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Supardian mengatakan ada 2 hal utama yang akan disampaikan yakni DTSEN dan penonaktifan PBI JK.

"Terkait DTSEN adalah basis data tunggal individu atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi, penduduk Indonesia. Data ini telah hasil pemadanan beberapa. Konsekuensi penggunaan DTSEN yakni ada pemeringkatan desil. Didalam DTSEN akan pemeringkatan 1 sampai dengan 10, desil 1 sampai dengan 5 merupakan desil masyarakat yang mendapatkan bantuan, sedangkan desil 6 sampai dengan 10 merupakan masyarakat mampu sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan," jelasnya.

Lebih lanjut Supardian mengungkapkan bahwa konsekuensi kedua penerima bansos berubah, sehingga desil 1 sampai dengan 5 sebanyak 1.906.963 jiwa dan desil 6 sampai dengan 10 1.887.637 jiwa.

"Updating akan dilaksanakan perubahan dan penyesuaian per 3 bulan, ada 3 mekanisme yakni melalui jalur formal melalui RT/RW dan dilakukan musdes, kemudian ditetapkan kepala daerah dan diusulkan ke pusdatin. Kemudian ada jalur partisipasi melalui cek bansos, melalui cek bansos akan masuk ke DTSEN namun akan ada verifikasi melalui desa," ujarnya.

Supardian menuturkan mekanisme ketiga melalui Dinas Sosial dapat mengusulkan perubahan dengan ditetapkan Bupati, namun masih dalam koordinasi apakah harus melalui musdes dan muskel.

"Hal ini akan dilakukan menggunakan aplikasi SI TAMPAN (Sistem Informasi Pendataan Kemiskinan Tepat Sasaran)," jelasnya.

Dijelaskannya, Kepmensos RI Nomor 80/HUK/2025 tanggal 27 Mei 2025 ada penonaktifan 147.623 jiwa. Kepmensos RI Nomor 144/HUK/2025 tanggal 25 Juni 2025 ada 12.866 jiwa maka total ada 159.889 jiwa ternonaktifkan.