Pemerintah Peringatkan Pelaku Usaha Pangan, Tidak Mengoplos Beras

VISI.NEWS | JAKARTA - Pemerintah memperingatkan pelaku usaha pangan agar tidak lagi mengoplos beras subsidi dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan menjualnya sebagai beras premium.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa praktik ini mencederai tujuan program SPHP dan merugikan masyarakat.

“Kami minta tolong kalau itu terjadi, jangan dilakukan, jangan diulangi. Sekali lagi, saudaraku yang bergerak sektor pangan mulai hari ini, tadi kami sepakat nanti disampaikan Pak Satgas Pangan, mulai hari ini dihentikan,” kata Amran dikutip dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2025).

Dalam kasus ini, para oknum mencampur beras bersubsidi dengan jenis beras lain yang memiliki kualitas berbeda, lalu menjualnya sebagai beras premium demi mendapatkan laba lebih besar.

Selain itu, Amran juga mengungkapkan bahwa beras-beras yang dikemas ulang tersebut tidak memenuhi standar mutu, takaran, maupun harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Tolong kepada saudaraku, ini ada 212 ya, 212 merek. Dari 212 merek ada yang tidak terdaftar mereknya. Ada yang beratnya tidak sesuai, ada yang mutunya tidak sesuai. Itu di atas 80 persen, kemudian harganya tidak sesuai. Ini sangat merugikan konsumen,” ujar Amran.

Kementerian Pertanian memperkirakan potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut bisa mencapai Rp 99 triliun.

Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Mabes Polri Brigjen Helfi Assegaf menyatakan bahwa pengemasan ulang beras yang tidak sesuai mutu dan kualitas merupakan tindakan pidana.