Pemerintah Klaim RI Kebanjiran Tawaran Investasi Energi Nuklir

VISI.NEWS | JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) terhadap energi nasional dapat mencapai 72% pada 2060 mendatang. Hal ini sejalan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang sudah ditetapkan Kementerian sebelumnya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan target setinggi ini dimaksudkan untuk memenuhi rencana swasembada energi yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya.

"Sampai dengan tahun 2060 memang realistiknya itu dihitung di RUKN 72% renewable dan di situ sudah kita moving forward, kalau ada pendanaan internasional yang lebih masif, itu saya yakin apa yang dicita-citakan Pak Presiden untuk swasembada energi juga bisa dilakukan," kata Eniya dalam acara Dialog Stakeholder EBTKE, Selasa (17/12/2024).

"Jadi proyeksi kita tahun ini sampai Desember itu renewable energy mix kita di energi secara total itu ada sekitar 14%" jelasnya.

Dalam hal ini, Eniya mengatakan pihaknya sudah menerima banyak tawaran investasi dari berbagai negara. Menurutnya hingga saat ini para investor itu sudah melakukan tahapan Pra Feasibility Study (FS).

"Yang mungkin saat ini lagi hot itu adalah nuklir, ini berbagai negara datang ke saya, ke kami, ya. Ada banyak, sekarang sudah menawarkan pra-FS, sekarang sudah menawarkan pra-FS dari beberapa negara. Ini saya moving-nya hati-hati, nih hati-hati," ucapnya.

Meski begitu, Eniya mengatakan pihaknya akan sangat berhati-hati dalam merespon berbagai tawaran investasi pengembangan energi nuklir di RI ini. Termasuk bagaimana model investasi atau kerja sama yang akan dilakukan hingga investasi dari negara mana saja yang akan diterima.

"Ini learning dari beberapa negara, itu masalah nuklir ini ada yang G to G, ada yang B to G gitu ya, ada financial structure yang kolaborasi dari beberapa government juga ada. Jadi sangat kompleks sekali, satu financial structure," jelasnya.

"Kedua tentang multi-location, jadi karena mengingat ada, yang kedua multi-country maksudnya multilateral collaboration, yang ketiga baru multi-location. Jadi kita tidak, karena kita negara non-block ya, kita membuka semua kerjasama ke berbagai negara," lanjutnya. @desi