Pemerintah Kembangkan Desa Ekspor untuk Tingkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

VISI.NEWS | JAKARTA - Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan Desa Ekspor merupakan sinergi program yang berkaitan dengan pencapaian sejumlah sasaran pembangunan, di antaranya pengentasan kemiskinan, peningkatan ekspor nonmigas, pertumbuhan UMKM dan wirausaha, serta perwujudan Desa Mandiri.

Sinergi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Desa Ekspor antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak swasta tersebut, diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi desa kepada pengolahan dan pengembangan produk lokal. Desa tidak hanya sebagai penyedia bahan baku, namun juga kepada pengolahan berstandar ekspor yang bernilai tambah, serta akan memperluas pemasaran ke luar negeri.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Desa Ekspor” yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan PT Astra International Tbk. dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), beberapa waktu lalu.

Tujuan dari pelaksanaan penandatanganan tersebut yaitu untuk membangun sinergi program dan kegiatan para pihak, membangun komitmen dan kolaborasi aksi, serta menjadi landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama ke depannya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian M. Rudy Salahuddin yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah sangat memperhatikan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan dengan mendorong pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, melalui penguatan kewirausahaan masyarakat dan UMKM berbasis pengembangan produk unggulan pedesaan.

“Kemenko Perekonomian mendukung implementasi kerja sama tersebut melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dan program, sehingga hal ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan,” kata Deputi Rudy.