Pemerintah Kabupaten Bekasi Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi dari Kemenkeu dan Kemendagri

VISI.NEWS | JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menunjukkan prestasinya dengan meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas keberhasilannya dalam mengendalikan inflasi di daerah. Penghargaan tersebut menjadi kali kedua berturut-turut yang diterima Pemkab Bekasi, setelah juga meraihnya pada tahun sebelumnya.

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengungkapkan bahwa Pemkab Bekasi menjadi salah satu dari 54 kabupaten/kota dan 10 provinsi yang menerima Penghargaan Insentif Fiskal dari pemerintah pusat. Penghargaan ini diberikan atas kinerja mereka dalam mengendalikan inflasi sepanjang tahun terakhir.

"Berdasarkan penilaian oleh pemerintah pusat, Pemkab Bekasi dianggap berhasil atas kinerjanya dalam mengendalikan inflasi setahun terakhir ini, dan Kabupaten Bekasi dinilai inflasinya terkendali di bawah rata-rata nasional," ujar Dani Ramdan di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta Pusat pada Senin (05/08/2024).

Penghargaan Insentif Fiskal tersebut berupa tambahan dana sebesar Rp 5,9 miliar. Menurut Dani, dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan pengendalian inflasi di Kabupaten Bekasi. "Seperti untuk pengendalian harga, kita bisa memasok barang-barang yang sedang langka untuk masyarakat atau menggerakkan kemauan masyarakat menanam tanaman pangan," jelasnya.

Dani Ramdan menambahkan bahwa Pemkab Bekasi akan terus memantau harga produk yang berpotensi naik di pasar. Selain itu, mereka juga akan menjalin kerja sama dengan daerah-daerah penghasil guna mendatangkan produk tersebut, sehingga dapat menjaga kestabilan harga di pasaran.

"Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena jika inflasi tinggi, meskipun ada peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat akan terpotong karena harga-harga yang tinggi," jelasnya. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi prioritas utama untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.