Pemerintah AS Hentikan Pendanaan Media, VOA dan Radio Free Asia Lumpuh

VISI.NEWS | AMERIKA SERIKAT - Pemerintahan Presiden Donald Trump membekukan anggaran lembaga penyiaran dan media pemerintah, termasuk Voice of America (VOA), sebagai bagian dari kebijakan efisiensi besar-besaran. Keputusan ini menyebabkan ratusan jurnalis di berbagai media pemerintah, seperti VOA, Radio Free Asia, dan Radio Free Europe, harus mengambil cuti paksa dan menghentikan operasional mereka. Pada akhir pekan lalu, staf dari media-media tersebut menerima email yang menginstruksikan mereka untuk tidak datang ke kantor serta mengembalikan kartu pers dan peralatan kerja mereka. Gedung Putih menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengakhiri penggunaan dana publik bagi 'propaganda radikal.' Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memasukkan US Agency for Global Media ke dalam daftar birokrasi federal yang dianggap tidak lagi diperlukan. Keputusan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Direktur VOA, Michael Abramowitz, yang menyesalkan bahwa tindakan ini akan membuat VOA tidak dapat menjalankan misinya. VOA sendiri telah beroperasi dalam 48 bahasa dan menjangkau 360 juta pendengar setiap minggu. "VOA memang membutuhkan reformasi yang matang, dan kami telah membuat kemajuan ke arah itu. Namun, tindakan hari ini akan membuat VOA tidak dapat menjalankan misinya yang sangat penting," tulis Abramowitz di Facebook. Stephen Capus, Presiden Radio Free Europe/Radio Liberty, mengkritik kebijakan ini sebagai 'hadiah besar bagi musuh-musuh Amerika,' mengingat peran penting media tersebut selama Perang Dingin. Selain itu, para jurnalis yang bekerja di negara-negara konflik kini merasa terancam karena kehilangan perlindungan yang sebelumnya diberikan oleh lembaga-lembaga ini. Seorang pegawai Radio Free Asia menyebut bahwa mereka memiliki wartawan yang bekerja secara diam-diam di negara-negara otoriter, yang kini menghadapi risiko besar. Keputusan ini juga mendapat kecaman dari organisasi advokasi pers, Reporters Without Borders, yang menilai bahwa pembekuan dana ini mengancam kebebasan pers di seluruh dunia dan menghapus 80 tahun sejarah AS dalam mendukung arus informasi yang bebas. @ffr