Pembangunan Infrastruktur di Jabar Dapat Dilanjutkan dengan Kerjasama Pentaheliks

VISI.NEWS | BANDUNG - Sejumlah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Jawa Barat (Jabar) masih berjalan meski dalam situasi pandemi Covid-19, pembangunan sejumlah infrastruktur di Jabar dapat dilanjutkan dengan kerja sama pentaheliks dan penentuan skala prioritas pembangunan.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Haji Kusnadi, pembangunan infrastruktur saat ini tidak harus selalu mengandalkan anggaran dari pemerintah baik pusat, provinsi atau daerah, tapi bisa di kolaborasikan dengan pihak swasta.

"Pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur bisa juga berkolaboras, misal, pemerintah kerjasama dengan pengusaha juga media untuk informasi dan pengawasan," katanya.

Sudah ada satu contoh yang telah dilakukan Pemprov Jabar dengan pihak swasta yaitu pembangunan jalan sepanjang 10,6 kilometer di Kabupaten Sukabumi, bisa berjalan berkat kerja sama dengan PT Semen Jawa.

"Pemprov Jabar melalui DBMTR hanya menyiapkan desain jalan, sementara pembangunannya dibantu oleh pengusaha yang telah bekerjasama dengan pemprov," ujar Kusnadi.

Kemudian pembangunan jalan sepanjang 1,8 KM di Kabupaten Subang, lanjut Kusnadi, pemprov juga diketahui bekerjasama dengan pengusaha air minum mineral, dan selanjutnya rencana pembangunan jalan tambang di Bogor yang memerlukan dana hingga Rp 1 triliun, diperlukan inovasi dan kolaborasi dengan pihak swasta.

"Wilayah Jabar, terdapat 1.800 kilometer jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara kewenangan Provinsi Jabar sepanjang 2.360 kilometer, sisanya merupakan kewenangan kabupaten dan kota mencapai panjang 46.000 kilometer," paparnya.

Adapun perbaikan jalan yang belum mantap, tetap akan dilaksanakan sesuai skala prioritas, dan dilihat dari umur, kondisi jalan terkini, serta kepadatan arus lalu lintas, namun ada juga pertimbangan skala prioritas keterkaitan dengan kemudahan akses perekonomian dan pengentasan kantong kemiskinan.

"Selain jalan dan jembatan, di Jabar terdapat pelaksanaan pembangunan jasa konstruksi lainnya, yakni membangun Masjid Al-Jabbar di Gedebage Kota Bandung, yang ditargetkan selesai tahun 2022," ungkap Kusnadi.

Terkait pembangunan masjid, saat ini progres pembangunan sudah mencapai 56 persen, dengan sisa waktu yang ada, diperlukan inovasi dan kolaborasi untuk menyelesaikannya dengan pihak lain, tanpa selalu berharap pada anggaran pemerintah.

"Inovasi dan kolaborasi anggaran pusat, provinsi dan Kota Bandung diperlukan, demikian pula dengan pihak ketiga atau swasta," ulasnya.

Disisi lain, Kusnadi menambahkan, investasi Jabar selalu menjadi yang tertinggi secara nasional, maka untuk mendukung investasi, maka diperlukan keberadaan infrastruktur yang mantap, namun pembangunan kawasan oleh investor tidak boleh mengganggu lingkungan atau bahkan merusak kawasan.

"Pemprov Jabar saat ini tengah melakukan kajian ulang terkait aturan RT/RW yang berlaku di Jabar, Investasi jangan berdampak negatif bagi kawasan sehingga perlu review pola dan struktur RT/RW," pungkasnya.@eko