Pelestarian Alam: Hak Publik, Bukan Komoditas

• Investasi swasta dalam konservasi selalu diterima, namun bukti menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya besar dalam memperbaiki alam.

Oleh Euan Richie (Universitas Deakin), Muda En Chee (Universitas Melbourne)

PARA pemimpin dari seluruh pemerintahan, sektor swasta, penelitian, lingkungan hidup, dan masyarakat First Nations bertemu di Sydney minggu ini untuk menghadiri Global Nature Positive Summit yang pertama di dunia.

KTT ini merupakan pengakuan bahwa selain perlunya melestarikan keanekaragaman hayati yang tersisa, negara-negara juga perlu secara aktif memperbaiki alam yang hilang atau terdegradasi, agar dapat memperoleh manfaat dari berbagai nilai dan jasa ekosistem yang mereka berikan.

Acara ini, yang diselenggarakan bersama  pemerintah Australia dan New South Wales, bertujuan untuk meningkatkan investasi dari industri dan sektor swasta untuk melindungi dan memulihkan lingkungan dengan lebih baik.

Menteri Federal untuk Lingkungan Hidup dan Air, Tanya Plibersek mengatakan di X (sebelumnya Twitter) pada bulan Juli 2024: “Perlindungan dan restorasi alam adalah pekerjaan besar. Pendanaan pemerintah mempunyai peran penting. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendirian. Inilah yang menjadi fokus dari Nature Positive Summit yang pertama.”

Terlepas dari retorika politik, meskipun investasi industri dan swasta dalam konservasi alam selalu diterima, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mengandalkan sektor swasta untuk kepentingan publik merupakan pendekatan yang menjanjikan.

Mengingat skala dan kecepatan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pilihan-pilihan ekonomi, tidaklah logis untuk mengharapkan bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kapitalisme dan pasar akan diselesaikan melalui – kapitalisme dan pasar.

Pasar Reformasi Alam

Pada bulan Desember 2023, undang-undang disahkan di parlemen Australia untuk membentuk pasar reformasi alam.