Pelaksanaan CPNS di Undur Kembali, Kemenpan-RB : Tidak Mau Tergesa-gesa

VISI.NEWS | JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengumumkan bahwa pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 belum akan dibuka dalam waktu dekat. Meskipun pemerintah merencanakan seleksi CASN yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), saat ini proses masih berada pada tahap verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi.

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Mohammad Averrouce mengatakan, pengadaan CASN untuk CPNS dan PPPK 2024 masih memerlukan waktu untuk memastikan semua tahapan persiapan telah diselesaikan. "Kami tidak ingin terburu-buru. Oleh karena itu, kami pastikan semuanya on the track dan meminimalisir kelalaian atau kesalahan sedetail mungkin," ujar Averrouce kepada Kompas.com, Senin (29/7/2024).

Averrouce juga menjelaskan bahwa Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas sedang mengawasi proses finalisasi usulan formasi dari setiap kementerian dan lembaga. Beberapa kementerian dan lembaga pusat masih belum memenuhi kuota formasi yang telah disediakan. "Contohnya, kementerian/lembaga pusat itu mendapatkan kuota fresh graduate sekitar 200.000 lebih, tapi sampai awal Juli, finalnya kementerian/lembaga yang mengusulkan belum mencapai 200.000 formasi," tuturnya.

Pemerintah berusaha mempercepat proses verifikasi dan validasi ini agar pendaftaran CASN bisa segera dibuka. Menteri PANRB telah memberikan persetujuan prinsip formasi ASN 2024 yang mencapai sekitar 1,2 juta formasi, meskipun jumlah ini masih bisa disesuaikan untuk mengoptimalkan kebutuhan ASN secara nasional. "Penetapan formasi secara bertahap akan segera diterbitkan agar proses seleksi dapat sesegera mungkin dilaksanakan," kata Averrouce.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa pengadaan ASN 2024 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan PNS dan PPPK berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Prinsip-prinsip ini harus disampaikan ke seluruh calon pelamar ASN bahwa tidak ada pungutan biaya dalam pengadaan ASN," katanya dalam sosialisasi daring, Senin.