PBB Krisis Dana, Guterres Umumkan Langkah Efisiensi Operasional

VISI.NEWS | AMERIKA SERIKAT - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan langkah-langkah efisiensi operasional pada Rabu (13/3/2025) akibat kekurangan dana yang semakin memburuk. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut keputusan ini tak terhindarkan mengingat berkurangnya sumber daya organisasi akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump serta keterlambatan pembayaran iuran oleh negara anggota. Menurut PBB, selama tujuh tahun terakhir, organisasi ini mengalami krisis likuiditas karena banyak negara tidak membayar iuran mereka secara penuh dan tepat waktu. Salah satu faktor utama adalah tunggakan AS sebesar 1,5 miliar dolar AS (Rp 25 triliun) hingga akhir Januari 2025. "Anggaran PBB bukan sekadar angka di laporan keuangan. Ini adalah persoalan hidup dan mati bagi jutaan orang," ujar Guterres. China, sebagai kontributor terbesar kedua dengan kuota 20 persen, juga mengalami keterlambatan dan baru melunasi iurannya pada Desember 2024. Sebagai respons, PBB meluncurkan program UN 80, yang bertepatan dengan peringatan 80 tahun organisasi ini. Program ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi operasional, mengurangi tumpang tindih kebijakan, dan mengoptimalkan penggunaan dana. Sebagai bagian dari langkah efisiensi, beberapa layanan UNICEF dan UNFPA di New York akan dialihkan ke Kenya, di mana biaya operasional lebih rendah. Selain itu, perekrutan pegawai baru dibekukan hingga situasi keuangan membaik. Ketika ditanya apakah UN 80 mirip dengan Departemen Efisiensi Pemerintah AS (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk, Guterres dengan tegas membantahnya, menegaskan bahwa metode dan tujuan mereka berbeda. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran bahwa Trump akan kembali memangkas kontribusi AS untuk PBB, seperti yang terjadi sebelumnya. Jika kondisi ini terus berlanjut, banyak program kemanusiaan global yang bergantung pada pendanaan PBB dapat terancam. @ffr