PANRB: Kerja Fleksibel untuk ASN Harus Tetap Jaga Kinerja dan Pelayanan Publik

VISI.NEWS | JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara resmi telah menyosialisasikan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan tugas kedinasan pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara fleksibel. Fleksibilitas ini memungkinkan ASN untuk bekerja tidak hanya dari kantor, tetapi juga dari rumah atau lokasi tertentu lainnya. Jam kerja pun bisa diatur secara lebih dinamis, selama tetap menjamin pelayanan publik yang optimal. "Penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini, ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan," ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati, dalam sosialisasi yang berlangsung Kamis (19/6/2025). Namun, keberhasilan sistem kerja fleksibel ini dinilai sangat bergantung pada peran pimpinan. Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Rukijo, menekankan bahwa atasan harus hadir tidak hanya dalam proses persetujuan, tapi juga pembinaan dan pengawasan. "Pimpinan tidak cukup hanya menyetujui pengaturan kerja fleksibel. Mereka juga harus hadir dalam proses pembinaan, evaluasi, serta menjadi contoh dalam menjaga etika dan disiplin kerja," tegasnya. Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo, menyatakan bahwa regulasi ini memberi fleksibilitas kepada instansi untuk menyesuaikan model kerja dengan karakter organisasi masing-masing. "Tidak ada pendekatan satu untuk semua. Instansi diberikan keleluasaan untuk menetapkan model fleksibilitas yang paling tepat, asalkan tetap berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas," ungkap Deny. @ffr