Palestina Puji Pemungutan Suara ICJ PBB atas Pendudukan Israel sebagai 'Kemenangan'

VISI.NEWS | PAESTINA - Warga Palestina menyambut baik pemungutan suara Majelis Umum PBB yang menyerukan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memberikan pendapat tentang dampak hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

ICJ yang berbasis di Den Haag, juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, adalah pengadilan tertinggi PBB yang menangani sengketa negara.

Putusannya mengikat, meskipun ICJ tidak dapat menegakkannya.

Pemungutan suara pada hari Jumat tetap menghadirkan tantangan bagi Perdana Menteri Israel yang akan datang Benjamin Netanyahu, yang menjabat pada hari Kamis sebagai kepala pemerintahan sayap kanan yang mencakup partai-partai yang mengadvokasi tanah Tepi Barat yang diduduki untuk dianeksasi.

Israel merebut Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur – wilayah yang diinginkan Palestina untuk sebuah negara – dalam perang tahun 1967. Pembicaraan damai gagal pada 2014.

"Waktunya telah tiba bagi Israel untuk menjadi negara yang tunduk pada hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya yang terus berlanjut terhadap rakyat kami," kata Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Para pejabat Israel belum mengeluarkan komentar atas pemungutan suara tersebut. Itu dikutuk oleh utusan Israel untuk PBB Gilad Erdan sebelum diadakan saat Sabat Yahudi dimulai.

Pejabat senior Palestina Hussein al-Sheikh mengatakan di Twitter bahwa pemungutan suara itu "mencerminkan kemenangan diplomasi Palestina."

Sebanyak 87 anggota dipilih untuk menyetujui permintaan tersebut; Israel, Amerika Serikat, dan 24 anggota lainnya memberikan suara menentang; dan 53 abstain.

Palestina memiliki kekuasaan terbatas di Tepi Barat, dan Yerusalem Timur dianeksasi oleh Israel dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.

Pemukimannya di wilayah tersebut dianggap ilegal oleh sebagian besar negara. Pandangan yang disengketakan Israel mengutip hubungan Alkitab dan sejarah dengan tanah itu, serta keamanan.

Majelis Umum PBB meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasihat tentang konsekuensi hukum dari "pendudukan, pemukiman, dan aneksasi Israel, termasuk langkah-langkah yang ditujukan untuk mengubah komposisi demografis, karakter, dan status Kota Suci Yerusalem, dan dari adopsi undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait."

Pemerintah Israel yang baru telah berjanji untuk memperkuat permukimannya di Tepi Barat, tetapi Netanyahu belum mengindikasikan langkah-langkah segera untuk mencaploknya. @fen/reuters/dailysabah.com