OTT Beruntun Kepala Daerah, Alarm Serius Sistem Politik Daerah

Ia bahkan mengingatkan bahwa tanpa perbaikan mendasar, penangkapan kepala daerah oleh KPK bisa saja terjadi hampir setiap hari. “Ya pokoknya dari hulu ke hilir, kalau nggak, ya bisa setiap hari ada OTT,” ujar Bima Arya.

Meski begitu, ia menolak anggapan bahwa OTT tidak efektif. Bagi Bima Arya, operasi tangkap tangan tetap merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum. Hanya saja, upaya tersebut harus diimbangi dengan strategi pencegahan yang lebih kuat.

“Bukan kurang efektif, kita sangat mendukung penegakan hukum dan langkah OTT. Tapi, ternyata itu tidak cukup menghentikan tindak pidana korupsi, artinya harus dikuatkan di hulunya,” jelasnya.

Kasus terbaru yang menyeret Fikri Thobari terjadi pada Senin (9/3/2026), ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Rejang Lebong. Dalam operasi tersebut, penyidik KPK mengamankan sejumlah pihak yang diduga terkait dengan praktik suap proyek pemerintah daerah.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan total ada 13 orang yang diamankan dalam operasi tersebut. Mereka sempat menjalani pemeriksaan awal di kantor kepolisian setempat sebelum dibawa untuk proses lebih lanjut.

“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Penangkapan Fikri Thobari menjadi OTT kepala daerah kedua dalam sepekan. Sebelumnya, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus yang berbeda. Fadia diketahui merupakan kader dari Partai Golkar.

Rentetan kasus ini kembali memunculkan kekhawatiran publik mengenai tingginya risiko korupsi di level pemerintahan daerah. Banyak pihak menilai, sistem politik lokal yang mahal serta lemahnya pengawasan menjadi faktor yang membuat kepala daerah rentan terjerat praktik korupsi.