Negara Turun Tangan di Tengah Lumpur Aceh Tamiang

VISI.NEWS|ACEH -Pemerintah pusat menempatkan penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai prioritas khusus menyusul tingkat kerusakan yang dinilai paling parah dibanding wilayah terdampak lainnya di Sumatera. Lumpur tebal yang masih menyelimuti permukiman, fasilitas umum, hingga perkantoran menjadi penanda bahwa pemulihan membutuhkan langkah cepat dan terkoordinasi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut kondisi Aceh Tamiang berbeda ketika ia meninjau langsung dari udara. Ia menilai dampak bencana di wilayah tersebut jauh lebih berat dibandingkan daerah lain yang juga dilanda banjir dan longsor.

“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda dari udara. Tadi masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain, seperti di Sumatera Barat,” kata Tito saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin (22/12/2025).

Bencana ekologis yang melanda Aceh Tamiang merupakan bagian dari rangkaian banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat curah hujan tinggi serta kerusakan lingkungan. Pemerintah pusat pun menggerakkan kekuatan nasional sejak hari pertama bencana.

“Presiden sudah menginstruksikan mobilisasi nasional sejak awal, dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga,” ujar Tito.

Dalam upaya menjamin kebutuhan dasar warga terdampak, pemerintah memastikan ketersediaan logistik pangan dalam kondisi aman. Tito menegaskan daerah bencana dapat mengakses cadangan beras nasional tanpa pembatasan.

“Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dijual murah. Bukan, ini tanpa biaya, gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Selain logistik, keterbatasan anggaran belanja tidak terduga di daerah juga menjadi perhatian. Pemerintah pusat memutuskan untuk menambah dukungan keuangan guna mempercepat pemulihan.

“Presiden memutuskan penambahan bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten dan kota terdampak serta Rp 20 miliar untuk pemerintah provinsi,” ujar Tito.

Ia juga menyebut adanya dukungan antardaerah yang telah terkumpul dan disalurkan langsung ke wilayah bencana.

“Dukungan dari daerah-daerah lain hampir mencapai Rp 60 miliar dan langsung disalurkan ke daerah terdampak,” katanya.

Dalam fase tanggap darurat, pembersihan lumpur menjadi fokus utama pemerintah agar aktivitas masyarakat bisa segera pulih.

“Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” ujar Tito.

Ia menekankan agar pembersihan diprioritaskan pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, sekolah, dan perkantoran pemerintahan. Sementara itu, pemerintah daerah diminta segera mendata kerusakan rumah warga secara rinci sebagai dasar penyaluran bantuan dan pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap.@fajar