Mori Hanafi Sebut Roadmap Program Tiga Juta Rumah Belum Jelas

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mempertanyakan roadmap program tiga juta rumah yang berada dibawah naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Mori menyebut bila roadmap program tersebut masih belum jelas karena memang ada beberapa teknis yang masih belum bisa terselesaikan. seperti misalnya masih ada data-data yang kurang akurat. "Bahwa dalam rangka kita mengurai peta jalan menuju Tiga Juta rumah. Kemarin kita sudah rapat sama Pak Menteri Perumahan. Pak Menteri Perumahan ini kemarin menyatakan hanya sanggup membangun dengan dana yang ada," kata Mori melalui keteranganya, Rabu (28/5/2025). Ketika melakukan RDPU dengan Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) beberapa waktu lalu, Mori menyebut untuk mensukseskan program tiga juta rumah perlu ada sinkronisasi data antara setiap Asosiasi dengan Menteri Perumahan. Salah satunya adalah mengenai target dari Menteri PKP yang menargetkan bila tahun ini ada investasi luar negeri sebanyak 1 juta rumah di Indonesia dengan berbagai persyaratan yang ada. "Jadi memang sinkronisasi data ini sangat penting dan roadmap dari Menteri PKP ini memang harus sesuai dengan asosiasi dan stakeholder terkait," ungkapnya. Politisi Nasdem juga menyoroti soal adanya wacana akan adanya kolaborasi antara Kemendes dan Kementerian PKP untuk program tiga juta rumah tersebut. Terdapat wacana bila Kementerian Desa akan turut berpartisipasi membangun rumah yang akan membangun sekitar 120.000 rumah dari dana desa. "Nah ini juga perlu dijelaskan juga bagaimana teknisnya, padahal di Instansi tersebut juga kan ada aturan-aturannya," tuturnya. Legislator Dapil NTB I tersebut menyatakan bila ada perbedaan antara Asosiasi REI dan dengan Menteri PKP terkait program tiga juta rumah tersebut. Mori mengapresiasi dengan semangat yang dimiliki oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dalam mensukseskan program tiga juta rumah dan juga menyederhanakan regulasi yang ada. Termasuk juga dengan melakukan komunikasi intens dengan Kementerian dan Lembaga yang lain begitu juga dengan pengembang. "Tapi sekali lagi kami melihat sampai saat ini, peta jalannya belum ketemu," tutupnya. @givary