Menteri HAM Minta Polisi Hentikan Kasus Aktivis yang Geruduk Rapat DPR

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta kepolisian untuk tidak melanjutkan laporan terhadap aktivis yang menggeruduk rapat pembahasan Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025). Menurut Pigai, kasus ini lebih baik diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif daripada diproses secara hukum. Dalam keterangannya pada Rabu (19/3/2025), Pigai menyarankan agar polisi mencari solusi melalui mediasi, merujuk pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 yang menekankan pendekatan restoratif dalam menangani tindak pidana. "Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," ujar Pigai, Rabu (19/3/2025). "Kalau enggak salah ada Peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif daripada retributif," lanjut dia. Ia juga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen untuk melindungi kebebasan sipil serta membuka ruang bagi partisipasi publik dan kritik. "Oleh karena itu, atas upaya hukum melaporkan kelompok masyarakat sipil, Menteri HAM meminta kepolisian agar tidak melanjutkan proses hukum tersebut dan menempuh jalan mediasi," imbuh Pigai. Sebelumnya, petugas keamanan Hotel Fairmont, yang berinisial RYK, melaporkan tiga aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil ke Polda Metro Jaya usai insiden tersebut. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA dan mencakup dugaan pelanggaran terhadap ketertiban umum, perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan, serta penghinaan terhadap badan hukum di Indonesia. Namun, kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait laporan ini, sementara Pigai tetap mendorong agar kasus diselesaikan secara damai tanpa proses hukum lebih lanjut. @ffr