Menteri BUMN Erick Thohir Bahas Anggaran PMN Rp 44,24 Triliun Bersama Komisi VI DPR RI

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan BUMN pada tahun 2025 yang mencapai Rp 44,24 triliun. Pertemuan ini dilangsungkan di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (11/7/2024).

Dalam pernyataannya sebelum rapat dimulai, Erick Thohir mengungkapkan bahwa anggaran PMN untuk tahun depan diberikan dengan tujuan memudahkan masa transisi pemerintahan dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju kepemimpinan Prabowo Subianto. Erick menegaskan pentingnya kelancaran transisi agar pemerintahan baru tidak menghadapi kebingungan dalam mengelola program-program strategis yang sudah berjalan.

"Artinya lewat PMN atau penugasan ini, kita ingin pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak kebingungan," ujar Erick Thohir kepada wartawan. Ia menambahkan, anggaran tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan proyek-proyek vital yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu contoh konkret yang disebutkan oleh Erick Thohir adalah pemberian suntikan modal negara kepada PT Hutama Karya (Persero). Suntikan modal ini akan digunakan untuk melanjutkan pengerjaan proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang merupakan salah satu proyek infrastruktur prioritas nasional. Erick menekankan bahwa fokus pada pembangunan infrastruktur ini penting untuk memastikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

"Ya ini bukan karena saya orang Lampung atau Sumatera, tapi ya keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya harus berlanjut di semua pulau," tambah Erick. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus merata agar semua daerah di Indonesia dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rapat tersebut, Erick juga menjelaskan detail penggunaan anggaran PMN dan bagaimana dana tersebut akan dikelola untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Para anggota Komisi VI DPR RI menyambut baik rencana ini dan berharap agar pelaksanaan anggaran PMN dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.