Menkes Budi Beberkan 632 Kasus Perundungan di PPDS, RS Pemerintah Dominan

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkap temuan serius soal praktik perundungan yang terjadi dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di berbagai rumah sakit pendidikan di Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (30/4/2025), Budi menyebutkan bahwa sejak kanal pelaporan dibuka pada Juni 2023, Kementerian Kesehatan telah menerima 2.668 pengaduan, dan setelah proses verifikasi oleh Inspektorat Jenderal, sebanyak 632 kasus dinyatakan sebagai bentuk perundungan yang valid. "Kami bagi juga mana yang terjadi di RS Kemenkes, di rumah sakit lainnya, di fakultas kedokteran. Sampai sekarang ini (laporan) tetap masuk," kata Menkes Budi. Data Kemenkes menunjukkan bahwa rumah sakit vertikal milik pemerintah pusat mendominasi jumlah laporan. RSUP Prof. Kandou di Manado menjadi institusi dengan kasus tertinggi, mencapai 77 kasus, disusul RSUP Hasan Sadikin Bandung (55 kasus), dan RSUP IGNG Ngoerah Bali (42 kasus). Di kategori RSUD, laporan terbanyak berasal dari RSUD Zainal Abidin Banda Aceh dengan 31 kasus, serta RSUD Moewardi Surakarta (21 kasus). Sementara di rumah sakit universitas, RS Universitas Diponegoro mencatat jumlah terbanyak dengan 10 laporan. Tak hanya rumah sakit, laporan perundungan juga diterima dari sejumlah fakultas kedokteran, termasuk Universitas Hasanuddin, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Andalas, masing-masing mencatat delapan kasus. Secara keseluruhan, perundungan tercatat terjadi pula di rumah sakit swasta (19 kasus), Puskesmas (3 kasus), serta fasilitas lain seperti RS milik TNI/Polri dan klinik swasta. @ffr