Menilik Jelang Sepuluh Tahun Legacy Pemerintahan Joko Widodo di Momen Dirgahayu RepubIik Indonesia ke-78

"Dobrakan-dobrakan yang diperkenalkan oleh Presiden Jokowi dalam membenahi hukum dan regulasi di Indonesia telah memberikan dampak yang kuat yang akan berkelanjutan ke tahun-tahun yang mendatang. Komitmennya untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dan menciptakan ekosistem finansial yang lebih baik, dengan keberaniannya menghadirkan metode, konsep dan pranata hukum baru menunjukkan efektivitasnya untuk menciptakan solusi hukum atas permasalahan sosio ekonomi masyarakat yang ada. Kesemua ini turut memegang andil dalam membantu Indonesia meraih posisi yang lebih baik dalam peringkat ease of doing business secara global, " jelasnya lebih lanjut.

Berdasarkan ranking Ease of Doing Business (EoDB) yang dirilis oleh World Bank dimana mencakup penilaian untuk indikator terkait kemudahan izin konstruksi, akses listrik, pengurusan legalitas properti, fasilitas kredit, perpajakan, prosedur ekspor-impor, sampai perlindungan hukum terhadap investor yang memiliki saham minoritas, pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat 114 dari 190 negara. Sedangkan saat ini pada tahun 2023, peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia ada di peringkat 73 dan 190 negara.

Melli juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dari legacy yang telah diwariskan oleh Jokowi. Dalam pandangannya, pembangunan Indonesia harus terus berlanjut di atas fondasi yang telah diletakkan selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi. "Indonesia harus berjalan menuju masa depan dengan membangun pada legacy ini. Kontinuitas dalam pembangunan akan menjadi kunci menuju visi Indonesia Emas 2045," tutup Melli.

@mpa