Mendagri: Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Akan Dikaji Sesuai Aturan

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian menanggapi usulan untuk menjadikan Kota Surakarta atau Solo sebagai daerah istimewa dengan menyatakan bahwa pemerintah membuka ruang untuk masukan masyarakat, namun tetap akan melakukan kajian secara menyeluruh dan sesuai peraturan perundang-undangan. "Namanya usulan boleh saja, tapi nanti kan kita akan kaji ada kriterianya. Apa alasannya nanti Daerah Istimewa," ujar Tito di Jakarta, Jumat (24/4/2025). Menurutnya, status sebagai daerah istimewa bukan hanya soal keinginan daerah, tetapi harus memenuhi syarat yang lebih kompleks dibanding pemekaran wilayah biasa. Tito menegaskan, usulan semacam ini harus melalui proses formal, dimulai dari kajian Kemendagri, kemudian dibawa ke DPR RI untuk ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mencampuradukkan antara pemekaran daerah dan penetapan status istimewa, karena keduanya merupakan proses yang berbeda baik dari sisi substansi maupun regulasi. Moratorium terhadap pemekaran daerah yang berlaku sejak 2014 pun masih efektif hingga saat ini. Sementara itu, di parlemen, usulan Daerah Istimewa Surakarta ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. Meski berasal dari dapil Solo, ia menilai saat ini usulan tersebut tidak terlalu mendesak untuk dibahas. "Komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini menjadi sesuatu hal yang penting dan urgen." katanya. Usulan menjadikan Solo sebagai daerah istimewa sebelumnya disuarakan oleh sejumlah tokoh masyarakat dan politikus lokal, dengan dalih kekhususan historis dan kebudayaan kota tersebut. Namun, pemerintah pusat menegaskan akan mengevaluasi usulan tersebut secara objektif dan hati-hati agar tidak menimbulkan preseden hukum di kemudian hari. @ffr