Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Dipilih dari Rakyat, Bukan Partai

VISI.NEWS | MAGELANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menekankan bahwa kepala daerah mendapatkan legitimasi dari rakyat, bukan dari partai politik. Dalam acara retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, ia mengingatkan bahwa partai hanya menjadi kendaraan untuk maju dalam pemilihan, sementara yang memberikan jabatan adalah masyarakat melalui proses demokrasi. "Saya sudah sampaikan tadi siang, partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju. Tapi ketika menjadi kepala daerah, bukan karena dipilih oleh partainya, tapi dipilih oleh rakyatnya," ujar Tito, Minggu (23/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyoroti puluhan kepala daerah dari PDI Perjuangan yang tidak hadir dalam retreat. Ia menyebut bahwa 51 kepala daerah dari partai tersebut tetap mengikuti kegiatan ini karena menyadari pentingnya acara tersebut untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan amanat rakyat. "Karena mereka menyadari bahwa ini adalah program dari pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat memilih kan yang memilih  kan rakyat, tanggung jawabannya adalah kepada rakyat utamanya," ujarnya. Tito menegaskan bahwa retreat kepala daerah merupakan program dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, telah mengeluarkan instruksi kepada para kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retreat di Akademi Militer Magelang. Instruksi ini dikeluarkan melalui surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 pada 20 Februari 2025, sebagai respons terhadap penahanan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK. Megawati meminta agar seluruh kepala daerah PDI-P yang telah berangkat ke lokasi segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP. Namun, belakangan semakin banyak sinyal dari para kader PDI-P yang ingin tetap mengikuti acara ini, terutama setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertolak ke Magelang pada Sabtu (22/2/2025) untuk berkomunikasi dengan Kemendagri terkait polemik penundaan retreat tersebut. Saat ini, sebanyak 55 kepala daerah dari PDI-P masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP partai mengenai keterlibatan mereka dalam retreat tersebut. @ffr