Mendag Siapkan Skema Baru Distribusi Minyakita Stabilkan Harga

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD hingga lebih dari 50 persen.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga Minyakita di pasaran. Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita tetap berada di angka Rp15.700 per liter.

"Jadi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan, porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35 persen, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung, bisa saja misalnya di atas 50 persen," ujar Budi dalam keterangannya dikutip, Senin (22/6/2026).

Saat ini, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan ditetapkan minimal 35 persen. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar distribusi minyak goreng kemasan rakyat dapat lebih terkontrol hingga ke tingkat pengecer.

Menurut Budi, BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau penyaluran Minyakita sekaligus memastikan produk dijual sesuai HET yang berlaku.

Ia menjelaskan, pengecer yang telah ditunjuk oleh Bulog atau ID FOOD wajib menjual Minyakita sesuai ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah. Apabila ditemukan menjual di atas HET, pengecer tersebut berpotensi kehilangan status kemitraannya.

"Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau IDFOOD," jelas Budi.

Budi menilai mekanisme distribusi melalui BUMN Pangan memberikan pengawasan yang lebih kuat dibandingkan jalur distribusi biasa. Selain menjamin pasokan, sistem tersebut juga dinilai dapat menjaga keuntungan pengecer meski menjual Minyakita sesuai HET.

Terkait wacana kenaikan HET Minyakita, Budi menegaskan pemerintah memilih untuk mencari alternatif kebijakan lain yang dinilai lebih efektif dalam menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disimpan oleh pemerintahan," imbuhnya.