Masuk Desil 9 dan 10, Benarkah Tak Bisa Beli Pertalite?
Ilustrasi./visi.news/espos.id.
VISI.NEWS - Istilah desil 9 dan 10 belakangan banyak menjadi perhatian masyarakat setelah pemeringkatan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dikaitkan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga pembahasan pembatasan pembelian BBM subsidi.
Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada posisi relatif paling tinggi.
Lantas, desil 9 dan 10 artinya apa? Apakah masyarakat yang masuk dua kelompok tersebut tidak bisa mendapatkan bansos dan otomatis terkena pembatasan Pertalite?
Desil 9 dan 10 Artinya Apa?
Secara sederhana, desil 9 dan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi hingga paling tinggi dalam pemeringkatan DTSEN.
Pembagian desil dilakukan dengan membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok. Setiap kelompok secara umum mencakup sekitar 10 persen populasi.
Gambaran posisi masing-masing desil sebagai berikut:
-
Desil 1: tingkat kesejahteraan relatif paling rendah.
-
Desil 2: kelompok miskin.
-
Desil 3: kelompok hampir miskin.
-
Desil 4: kelompok rentan miskin.
-
Desil 5: kelompok ekonomi menengah ke bawah.
-
Desil 6: kelompok dengan tingkat kesejahteraan menengah.
-
Desil 7: kelompok masyarakat menengah.
-
Desil 8: kelompok menengah ke atas.
-
Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.
-
Desil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Dengan demikian, desil 9 menunjukkan keluarga yang berada pada kelompok kesembilan dari 10 kelompok pemeringkatan, sedangkan desil 10 berada pada kelompok paling atas.
Namun, desil tidak menunjukkan jumlah penghasilan seseorang secara langsung.
Desil 9 dan 10 Bukan Berarti Punya Penghasilan Tertentu
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil merupakan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
Artinya, desil 9 tidak dapat diartikan sebagai keluarga yang pasti memiliki penghasilan tertentu. Begitu pula desil 10 tidak otomatis berarti seseorang memiliki kekayaan atau pendapatan dalam jumlah tertentu.
Penentuan desil mempertimbangkan berbagai indikator secara bersama-sama, antara lain:
-
Kondisi tempat tinggal.
-
Sumber air minum.
-
Bahan bakar dan energi untuk memasak.
-
Daya dan konsumsi listrik.
-
Kepemilikan aset.
-
Komposisi keluarga.
-
Kondisi kesehatan.
Data tersebut digunakan dalam proses pemeringkatan menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT).
Karena banyak indikator yang diperhitungkan, satu kondisi saja tidak secara otomatis menentukan seseorang masuk desil 9 atau desil 10.
Apakah Desil 9 dan 10 Tidak Dapat Bansos?
Secara umum, kelompok desil 9 dan 10 bukan menjadi prioritas utama penerima berbagai program bansos karena berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi.
Kelompok yang umumnya menjadi sasaran prioritas berbagai program bansos adalah desil 1 sampai 4. Sementara itu, desil 5 masih dapat menjadi sasaran program tertentu sesuai kriteria yang ditetapkan.
Namun, penting dicatat bahwa desil bukan daftar penerima bansos.
Setiap program pemerintah memiliki kriteria dan ketentuan kepesertaan masing-masing. Karena itu, seseorang yang masuk desil tertentu tidak otomatis mendapatkan atau kehilangan seluruh jenis bantuan sosial.
Dengan kata lain, masuk desil 9 atau 10 tidak dapat diartikan secara sederhana sebagai "pasti tidak mendapat bansos apa pun".
Apakah Desil 9 dan 10 Masih Bisa Dapat Bansos?
Kemungkinan mendapatkan suatu program bantuan tetap bergantung pada ketentuan program yang bersangkutan.
Desil digunakan sebagai salah satu dasar untuk membantu pemerintah menentukan sasaran atau prioritas program. Namun, setiap program dapat memiliki persyaratan tambahan.
Karena itu, masyarakat tidak sebaiknya hanya melihat angka desil ketika menentukan apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan.
Untuk mengetahui status kepesertaan, masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah.
Desil 9 dan 10 Dikaitkan dengan Pertalite
Selain bansos, istilah desil 9 dan 10 juga menjadi perhatian karena adanya pembahasan mengenai pembatasan BBM subsidi, khususnya Pertalite.
Pemerintah sebelumnya membahas penggunaan data desil dalam kebijakan subsidi energi. Kelompok desil 9 dan 10 disebut dalam pembahasan terkait masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.
Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan apakah masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 tidak boleh membeli Pertalite.
Masyarakat perlu membedakan antara data desil dan aturan pembelian BBM.
Desil pada dasarnya merupakan pemeringkatan kesejahteraan relatif dalam DTSEN. Desil sendiri bukan aturan yang secara otomatis melarang seseorang membeli Pertalite.
Ketentuan mengenai pembelian BBM subsidi tetap bergantung pada kebijakan dan aturan pemerintah yang berlaku.
Karena itu, masyarakat tidak dapat langsung menganggap bahwa semua orang yang masuk desil 9 atau 10 otomatis tidak boleh membeli Pertalite tanpa melihat ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah.
Mengapa Desil 9 dan 10 Jadi Ramai Dibicarakan?
Perbincangan mengenai desil 9 dan 10 meningkat karena pemerintah menggunakan data sosial ekonomi sebagai salah satu dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan.
Data DTSEN diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan sasaran program secara lebih tepat, termasuk dalam pemberian bantuan maupun kebijakan subsidi.
Dengan adanya pemeringkatan desil, pemerintah dapat memiliki gambaran mengenai posisi relatif kesejahteraan keluarga dalam populasi.
Namun, desil bukan ukuran absolut kemiskinan, pendapatan, maupun kekayaan.
Cara Cek Desil 9 atau 10
Masyarakat dapat mengecek status desil melalui kanal resmi yang tersedia. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui situs Cek Bansos Kemensos.
Langkah pengecekan:
-
Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.
-
Masukkan NIK sesuai KTP.
-
Isi kode captcha yang tersedia.
-
Klik Cari Data.
-
Tunggu hingga sistem menampilkan informasi.
Pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos.
Jika data tersedia, masyarakat dapat melihat informasi mengenai status kepesertaan bantuan sosial dan data kesejahteraan yang tercatat dalam sistem.
Jika Desil Tidak Sesuai Kondisi Ekonomi
Tidak sedikit masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak menggambarkan kondisi ekonomi saat ini.
Hal tersebut dapat terjadi karena data sosial ekonomi bersifat dinamis. Kondisi pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, maupun faktor lainnya dapat berubah.
Jika merasa data yang tercatat tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui mekanisme resmi.
Pengajuan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Cek Bansos maupun secara offline melalui desa, kelurahan, atau dinas sosial sesuai mekanisme yang tersedia.
Namun, pengajuan pembaruan data tidak otomatis membuat desil berubah. Data yang disampaikan akan melalui proses verifikasi dan penghitungan kembali berdasarkan metode serta data yang berlaku.
Apakah Desil Bisa Berubah?
Posisi desil dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dan perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain.
Karena itu, data DTSEN perlu terus diperbarui agar dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih terkini.
Masyarakat juga dapat berperan dalam pemutakhiran data dengan melaporkan apabila terdapat informasi mengenai diri atau keluarga yang tidak sesuai.
Desil tidak menunjukkan secara langsung jumlah penghasilan atau kekayaan seseorang karena penentuannya mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
Untuk bansos, desil 9 dan 10 umumnya bukan kelompok prioritas, tetapi bukan berarti angka desil tersebut secara otomatis membuat seseorang tidak dapat menerima seluruh jenis bantuan. Setiap program memiliki kriteria masing-masing.
Sementara terkait Pertalite, masyarakat perlu merujuk pada aturan resmi pemerintah yang berlaku. Desil 9 dan 10 tidak dengan sendirinya merupakan larangan membeli Pertalite.
Jika ingin mengetahui posisi desil yang tercatat, masyarakat dapat mengeceknya melalui kanal resmi pemerintah. Apabila data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pembaruan dapat diajukan melalui mekanisme yang telah disediakan.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!