Mahfud MD Ikhlaskan Hasil Pemilihan Presiden 2024 Usai Semua Proses Selesai

VISI.NEWS | JAKARTA - Eks calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, mengaku telah mengikhlaskan hasil pemilihan presiden (pilpres) 2024 setelah semua proses selesai. Mahfud menyatakan telah menerima hasil pilpres usai Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan sengketa dari kedua pihak yang kalah pada April lalu.

Mahfud menekankan bahwa kekalahan harus diterima setelah semua rangkaian pilpres, termasuk sidang sengketa, telah selesai. Akademisi dari Universitas Islam Indonesia itu menyebut hasil pilpres harus disikapi dengan sportif. "Saya lawannya Prabowo, saya merasa saya lebih baik dari Prabowo dan Gibran, tetapi hasil pemilihan umum, rakyat lebih percaya Prabowo. Ya sudah, harus diakui secara sportif. Bagi saya sudah selesai," ujar Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud tidak menampik adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama pilpres 2024. Namun, menurutnya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi tidak menganggap dugaan kecurangan TSM itu cukup signifikan untuk memengaruhi hasil sidang. "Bu Mega benar juga, karena TSM-nya itu sudah ditemukan oleh berbagai pihak, cuma Mahkamah Konstitusi mengatakan itu tidak signifikan. MK tidak mau menganggap itu sebagai bukti yang bisa mengubah kemenangan," kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengaku merasa lebih bebas usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Eks cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu menyebut sikapnya yang kerap kritis terhadap pemerintah disebabkan karena dirinya telah kembali menjadi cendekiawan. "Saya merasa lebih bebas setelah tidak lagi menjabat sebagai Menko Polhukam. Sekarang saya bisa lebih kritis terhadap pemerintah karena sudah kembali menjadi cendekiawan," tuturnya.

Pernyataan Mahfud ini menggarisbawahi komitmennya terhadap proses demokrasi dan penerimaan hasil pilpres secara sportif, meskipun terdapat kecurangan yang dilaporkan. Sikapnya yang kritis setelah mundur dari jabatan pemerintahan menunjukkan peran penting intelektual dalam mengawal demokrasi dan pemerintahan yang bersih.