Legislator: Kampanye Negatif Sawit Sarat Kepentingan Dagang Eropa

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengatakan, industri kelapa sawit Indonesia kerap menjadi sasaran kampanye negatif yang tidak sepenuhnya berangkat dari kepedulian lingkungan, melainkan dibungkus oleh kepentingan ekonomi dan proteksionisme dagang negara-negara maju, khususnya Eropa.

Ia tudingan terhadap sawit sebagai penyebab utama deforestasi, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia seringkali disampaikan secara sepihak tanpa melihat konteks global dan fakta pembanding dengan komoditas lain.

“Isu lingkungan yang diarahkan ke sawit itu tidak berdiri di ruang hampa. Ada kepentingan dagang yang sangat kuat di baliknya. Sawit kita terlalu kompetitif, terlalu efisien, dan itu mengganggu pasar minyak nabati negara-negara Eropa,” kata Firman Soebagyo, Senin (29/12/2025).

Legislator Partai Golkar itu berpandangan, kelapa sawit justru memiliki produktivitas paling tinggi dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya. Dengan luasan lahan yang lebih kecil, sawit mampu menghasilkan minyak dalam jumlah besar, sehingga secara ekologis lebih efisien jika dikelola secara benar.

Firman juga menyoroti standar ganda yang kerap dimainkan dalam kampanye global anti sawit. Ia menilai, negara-negara yang paling vokal mengkritik sawit justru menutup mata terhadap praktik pertanian mereka sendiri yang juga memiliki dampak lingkungan signifikan.

“Kalau bicara lingkungan, harus adil. Jangan hanya sawit yang disorot, sementara kedelai, bunga matahari, atau rapeseed yang butuh lahan jauh lebih luas justru tidak pernah dipersoalkan,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.

Lebih lanjut, Firman mengingatkan bahwa jutaan rakyat Indonesia menggantungkan hidup dari sektor sawit, mulai dari petani kecil, buruh perkebunan, hingga pelaku UMKM di wilayah sentra produksi. Karena itu, narasi yang mendiskreditkan sawit secara membabi buta berpotensi mengancam ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat.

“Bagi kita, sawit bukan hanya komoditas ekspor semata. Ini soal lapangan kerja, soal pengentasan kemiskinan, dan soal keberlanjutan ekonomi desa. Jangan korbankan kepentingan rakyat hanya demi memenuhi standar sepihak negara maju,” kata Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.