Kronologi Tiga Warga Tewas Akibat Ledakan Mortir di Cipatat

VISI.NEWS - Tiga warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, tewas akibat ledakan mortir 81 Tampella yang terjadi pada Rabu (8/7/2026) sekitar pukul 10.30 WIB. Ketiga korban masing-masing bernama Ade (21), Suhri (51), dan Rodiana (40).

Kapolsek Cipatat, Kompol DMS Andriani Sapin, mengatakan peristiwa bermula ketika seorang saksi bernama Dadang Suhendar mendengar suara ledakan dari sekitar lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, saksi lain datang dan mengabarkan adanya warga yang menjadi korban ledakan. Keduanya kemudian menuju lokasi untuk memastikan kejadian tersebut.

"Kejadian sekitar jam 10.30 WIB. Awalnya terdengar suara ledakan, dua saksi kemudian ke lokasi, dan didapati tiga korban sudah dalam kondisi tergeletak, itu lokasinya di samping salah satu korban," kata Andriani dalam keterangannya dikutip, Kamis (9/7/2026).

Saat ditemukan, dua korban telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara satu korban lainnya yang berada lebih jauh dari titik ledakan sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Dustira, Kota Cimahi, untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban meninggal dunia saat menjalani perawatan pada Rabu sore sekitar pukul 17.25 WIB.

"Di lokasi ada satu korban yang dievakuasi, yang jauh dari mortir. Pas mau evakuasi dua lagi sudah tidak bernapas. Satu korban meninggal tadi sore jam 17.25 di Dustira," ungkapnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menduga ledakan terjadi saat para korban berupaya membongkar mortir untuk mengambil logam dari benda tersebut. Dugaan itu diperkuat dengan ditemukannya sejumlah peralatan di sekitar lokasi yang diduga digunakan untuk membongkar mortir.

"Iya, sepertinya begitu, mereka tengah berupaya membongkar, karena di situ kami temukan sejumlah peralatan," tuturnya.

Meski demikian, Andriani menegaskan penyidik masih mendalami penyebab pasti ledakan dan belum mengambil kesimpulan final.

Dari keterangan saksi, warga setempat, termasuk para korban, disebut kerap memungut selongsong maupun proyektil bekas latihan militer di kawasan Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Cipatat setelah kegiatan latihan selesai. Namun, menurut Andriani, aktivitas tersebut telah dilarang oleh pihak Pusdikif.

"Itu dilarang, mereka memungut bekas selongsong dan proyektil saat sudah tidak ada latihan, dan tidak pernah ngambil mortir," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Teknis Pusdikif Letkol Inf Sunarya mengatakan pihaknya belum dapat memastikan mortir yang meledak berasal dari satuannya. Menurut dia, identifikasi jenis dan asal amunisi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan tim Gegana dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.

"Saat ini kami menunggu dari tim Gegana Kepolisian untuk menyampaikan hasil uji laboratorium apakah itu granat dari kami (Pusdikif) atau granat dari mana," ujar Sunarya saat ditemui di lokasi kejadian, Kamis (9/7/2026).

Sunarya menjelaskan, kawasan latihan di Cipatat digunakan oleh lebih dari satu kesatuan TNI, sehingga kepastian mengenai asal amunisi masih menunggu hasil pemeriksaan.

"Yang di sini latihan kan bukan cuma Pusdikif, ada juga Pusdikkav. Makanya kita tunggu dulu saja kepastian jenis dan kepemilikan granatnya (mortir)," papar Sunarya.

Ia juga menegaskan setiap pelaksanaan latihan militer selalu diawali dengan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, apabila ditemukan amunisi yang gagal meledak, latihan akan dihentikan sementara untuk dilakukan pencarian dan pemusnahan.

"Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak maka dihentikan kegiatan. Dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal (peledakan)," ujar Sunarya.

Hingga kini, lokasi ledakan masih dipasangi garis polisi. Polisi bersama Puslabfor Polri masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab ledakan, jenis amunisi, serta asal mortir yang meledak.

"Kami masih pendalaman, nanti ada update," tandas Andriani.

"Saat ini masih dipasangi police line, selanjutnya kami serahkan pada yang lebih berwenang. Soal jenisnya, itu juga bukan kewenangan kami," kata Andriani.