Krisis Iklim Meningkat, Wamendagri Dorong Pemda Bangun Kepemimpinan Hijau

VISI.NEWS | JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menyerukan peningkatan aksi nyata pemerintah daerah dalam merespons krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan. Seruan tersebut disampaikannya dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis 2025, Selasa (5/8/2025).

Bima mengutip peringatan keras dari Sekjen PBB António Guterres yang menyatakan bahwa dunia telah memasuki fase pendidihan global bukan lagi sekadar pemanasan global. Hal ini, katanya, menjadi alarm serius yang seharusnya memicu kesadaran dan tindakan konkret dari seluruh pemangku kepentingan di tingkat lokal.

"Angka-angkanya itu betul-betul membuat kita harusnya punya awareness yang sama kuat dengan para aktivis-aktivis global," tegasnya, Selasa (5/8/2025).

Dalam forum bertema ‘Memperkuat Tata Kelola SDA Berkelanjutan dan Pendanaan Inovatif di Daerah’, Bima juga menyoroti pentingnya peran generasi muda. Ia mencontohkan sosok Greta Thunberg serta kelompok Pandawara yang aktif menyuarakan isu lingkungan melalui berbagai platform.

Lebih lanjut, Bima memperingatkan bahwa target Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai jika pola pembangunan nasional masih berjalan tanpa transformasi. Ia mengkritik kebijakan yang stagnan dan minim pemahaman terhadap isu krusial seperti hilirisasi energi dan perdagangan karbon.

Ia pun mendorong DPRD di seluruh Indonesia untuk mengalokasikan anggaran yang berpihak pada lingkungan, sembari mengingatkan agar program-program seperti Earth Hour dan Car Free Day tidak hanya menjadi seremonial, tetapi dilandasi oleh kebijakan nyata yang konsisten.

“Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, ini bukan sekadar mendukung buat event setiap momentum peringatan. Bukan juga sekadar mengalokasikan sedikit (anggaran) supaya terlihat dari Kemendagri, tetapi ini adalah tentang Green Leadership, membangun model kepemimpinan hijau,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang telah menunjukkan komitmen terhadap isu ekologis, Bima Arya memberikan Ecological Fiscal Transfer (EFT) kepada tujuh daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Siak, dan Kota Sabang.